Tingkat Pemahaman Akuntansi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Anggota DPRD

Tingkat Pemahaman Akuntansi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Anggota DPRD

Contoh Tesis~ Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Dan Anggota DPRD Terhadap  Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Kasus Di Pemerintah Kota Surakarta)

Akuntansi Berbasis Akrual

Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah telah disempurnakan dengan PP No 71 Tahun 2010. Secara konseptual kebijakan tersebut diambil dalam kerangka proses penguatan  public sector governance di Indonesia. Standar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi juga disokong oleh peraturan lain seperti Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara.

Perubahan yang sangat mendasar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru dibandingkan dengan SAP (2005) adalah diterapkannya SAP full accrual basis yakni mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual.

Kesimpulan

Penelitian ini bersifat eksploratif dan suatu studi kasus tunggal yang berorientasi pada praktik. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris berupa pemahaman aparatur pemerintah Kota Surakarta dan anggota DPRD Kota Surakarta terhadap standar akuntansi berbasis akrual.

Hasil penelitian yang pertama, tingkat pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap SAP 2010 ternyata masih rendah. Kedua, aparatur pemerintah kota Surakarta telah mampu bekerja secara mandiri dalam melaksanakan SAP ini, namun partisipan menyatakan masih adanya kerumitan teknis penyusunan pelaporan. Ketiga, faktor penghambat pelaksanaan SAP berupa fasilitas yang minim, pendidikan staf yang tidak sesuai, kurangnya pengalaman, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya insentif bagi pelaksanaan SAP yang baik, bermuara pada rendahnya komitmen pimpinan sehingga mengakibatkan kurang dipertimbangkannya anggaran yang cukup untuk pelatihan dan sosialisasi. Keempat, belum adanya payung hukum berupa peraturan walikota yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan SAP 2010.

Pemahaman anggota dewan terhadap SAP 2010 juga masih rendah dikarenakan belum dirasakannya sosialiasi standar akuntansi berbasis akrual, tidak tersedianya anggaran, serta kurangnya komitmen pribadi anggota dewan untuk memahami SAP ini. Hal lain yang perlu dikaji adalah diperlukan peran aktif perguruan tinggi untuk mendukung proses pemahaman SAP 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *