Tesis Hukum [ Kode TP. 26] III

Hukum Tesis Hukum  [ Kode TP. 26] III ~ Jenjang akhir tingkat perkuliahan seorang mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang nantinya dijadikan syarat kelulusan dan mendapatkan gelar. Terutama yang menempuh program pascasarjana, setelah sampai pada tingkat akhir diwajibkan membuat tesis sebagai syarat kelulusan.

Terutama pada program studi ilmu hukum, banyak studi kasus yang daat dijadikan tema dari tesis anda, mulai dari perilaku kejaksaan sebagai penegak keadilan, pelaksanaan pidana mati, peradilan pidana anak-anak dan masih banyak lagi.

Agar anda tidak mengalami kesulitan secara berkelanjutan, di bawah ini kami sedikan berbagai refrensi judul Contoh Tesis Hukum yang dapat dijangkau dengan harga yang relatif murah.

SOFT COPY  KODE TP. 26 (PDF)

  • ANALISIS KLAUSA ARBITRASE DALAM POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA, 10
  • ANALISIS KONSTRASTIF KONSTRUKSI TERBELAH BAHASA INGGRIS DAN TERJEMAHANNYA DALAM BAHASA INDONESIA : KAJIAN ATAS KARYA FIKSI DAN TEKS AKADEMIS, 07
  • ANALISIS MENGENAI KEPEMILIKAN TANAH DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN OLEH PERSEKUTUAN KOMANDITER DI BEKASI, 09
  • ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DISSENTING OPINION TERHADAP PUTUSAN2 PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, 07
  • ANALISIS MENGENAI PENETAPAN HARGA, MONOPOLI, PENGUASAAN PASAR DAN PENGECUALIAN KEBERLAKUAN UU NO 5 TH 1999 DALAM PERKARA PENYEDIAAN JASA VERIFIKASI TEKNIS IMPOR GULA, 07
  • ANALISIS PENERAPAN PRINSIP2 GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT. X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, 10
  • ANALISIS STANDARISASI PROSEDUR PENDAFTARAN FIDUSIA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTEK, 07
  • ANALISIS TENTANG SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL DALAM WTO DAN MANFAATNYA BAGI INDONESIA, 09
  • ANALISIS TERHADAP HAK JAMINAN RESI GUDANG SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENINGKATAN JAMINAN KREDIT PADA LEMBAGA PERBANKAN, 10
  • ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, 09
  • ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT PADA PEMBERITAHUAN HARGA TRANSAKSI DAN PENETAPAN NILAI PABEAN OLEH PETUGAS BEA CUKAI DALAM RANGKA IMPOR (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN BEA CUKAI TANJUNG PRIOK I), 06
  • ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 129/SISA/MANGGA DUA (DAHULU KEBON JERUK) DALAM SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 31-XI-1998 TANGGAL 30 OKTOBER 1998 (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 11 PEBRUARI 2002 NOMOR 140/K/TUN/2000), 07
  • ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TENTANG PERBURUHAN DI SEKTOR INDUSTRI, 05
  • ANALISIS YURIDIS ATAS STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI ISTRI YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS, 08
  • ANALISIS YURIDIS MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBANTU DALAM UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, 08
  • ANALISIS YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DENGAN HAK MILIK KEMBALI (REPO) DENGAN MENGGUNAKAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA, 10
  • ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TIMBULNYA SERTIPIKAT TUMPANG TINDIH UNTUK SATU BIDANG TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN WILAYAH JAKARTA SELATAN), 04
  • ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG MELALUI WTO TERHADAP PEMERINTAH RI DAN KOREA SELATAN, 10
  • ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBANGUNAN KOMPLEK PERTOKOAN DI ATAS TANAH FASILITAS SOSIAL DAN UMUM WARGA PERUMAHAN HARAPAN INDAH KOTA BEKASI JAWA BARAT, 07
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS RUMAH ADAT PORTABEL (YANG DAPAT DI BONGKAR-PASANG), 08
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL OLEH PT. JASA MARGA (PERSERO) (STUDI KASUS : JAKARTA OUTER RING ROAD (JORR) DI JAKARTA SELATAN), 04
  • ANALISIS YURIDIS TUJUAN DILAKUKANNYA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, 09
  • ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KEAGENAN KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PT. ASTRA INTERNASIONAL TBK DAN PT. TOYOTA ASTRA MOTOR, 05
  • ASURANSI SEBAGAI PELINDUNG BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DAN KLIEN NOTARIS SEBAGAI PENGGUNA JASA NOTARIS, 09
  • ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA KEPAILITAN, 03
  • ADAPTASI FILM BIOLA TAK BERDAWAI KE DALAM NOVEL (KAJIAN PERBANDINGAN), 06
  • AKTA KESEPAKATAN BERSAMA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI BAGIAN DARI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 291/PDT. G/2000.PA.JP TANGGAL 27 JULI 2000), 07
  • ALASAN TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KOTA BENGKULU DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
  • ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH MELALUI EKSEKUSI OBJEK JAMINAN KREDIT DI DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA (ANALISIS DI KANTOR WILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG), 07
  • AMBIGUITAS COLLECTING SOCIETY DI INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMUNGUTAN ROYALTI TERHADAP PENGUMUMAN SUATU LAGU, 07
  • ANALISA YURIDIS PEMBATALAN SUATU KONTRAK KARENA PIHAK KETIGA YANG TERKAIT DENGAN PIHAK TERSEBUT BANGKRUT (TINJAUAN KASUS ANTARA PERTAMINA DENGAN PT. HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK), 04
  • ANALISA YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) BAGI USAHA KECIL PADA PERUM PEGADAIAN, 07
  • ANALISA YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN RUANG TERBUKA HIJAU (STUDI KASUS PENGGUNAAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK USAHA PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM DI DKI JAKARTA), 03
  • ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI LEX SPECIALIS MENURUT UU NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS BERDASARKAN ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (SUATU TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK), 05
  • ANALISIS KONOTASI, CITRA PRODUK DAN MEREK ENAM IKLAN HONDA DAN YAMAHA DI TELEVISI (SEBUAH STUDI SEMIOTIK TENTANG TEKS IKLAN), 07
  • ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DARI PERSPEKTIF ASPEK KEADILAN DAN ASAS PERADILAN MURAH, 06
  • ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI KASUS PERSAINGAN CURANG TERHADAP PENDAFTARAN NAMA DOMAIN MUSTIKA-RATU.COM OLEH KOMPETITOR, 07
  • ANALISIS TENTANG MONOPOLI OLEH NEGARA DI BIDANG KETENAGA LISTRIKAN, 06
  • ANALISIS TERHADAP KASUS PROGRAM GESER KOMPETITOR OLEH BATU BATERAI ABC (STUDI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 06/KPPU-L/2004), 06
  • ANALISIS TERHADAP PENYIMPANGAN PPN DALAM PENJUALAN TANAH MATANG (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PENGEMBANG), 05
  • ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG TIMBUL KARENA HUTANG PIUTANG, 07
  • ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERMASALAHANNYA TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG AKAN BEKERJA DI LUAR NEGERI, 07
  • ANALISIS YURIDIS KESELARASAN ANTARA PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS DENGAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN JABATAN, 09
  • ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN ELECTRONIC PROCUREMENT DI BADAN USAHA MILIK NEGARA, 06
  • ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBORONGAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL CIKAMPEK -PURWAKARTA-PADALARANG TAHAP II PAKET IV.3 RUAS CIKALONG WETAN-CIKAMUNING (TERMASUK JEMBATAN CIPADA) ANTARA PT JASA MARGA (PERSERO) DENGAN PT HUTAMA KARYA (PERSERO), 05
  • ·
  • ANALISIS YURIDIS TENTANG MERGER DELAPAN BANK TAKE OVER DENGAN PT BANK DANAMON TBK, 04
  • ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 17 HURUF I JUNCTO PASAL 12 HURUF C DAN D JUNCTO PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, 07
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIMENSI PUBLIK DAN PRIVAT PADA PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI, 05
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER DAN PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PENGADAAN PIPA GAS OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK. (STUDI TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 22/KPPU-L/2005), 07
  • ANALISIS YURIDIS TIMBULNYA SERTIPIKAT GANDA (ANALISIS KASUS PT X DI KABUPATEN TANGERANG), 05
  • ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM EFEK TANPA WARKAT (PT. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA), 06
  • ARBITRASE KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA, 07
  • ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN DISTRIBUTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 07
  • ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PENGANKUTAN BARANG DENGAN KERETA API, 07
  • ASEPEK-ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA (STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI DESA CIMACAN), 05
  • ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN UNDIAN TAHAPAN PT BANK CENTRAL ASIA TBK, 06
  • ASPEK PERSAINGAN USAHA DALAM PENETAPAN HARGA PADA PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN UDARA, 04
  • AULAD HARATINA, SEBUAH PROTES SOSIAL (ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA ATAS KARYA NAGUIB MAHROUZ), 06
  • DEREGULASI EKONOMI SEBAGAI PRODUK HUKUM PENGATURAN PERSAIANGAN USAHA (KAJIAN DI BIDANG HUKUM INVESTASI PASCA PP 20/1994), 99
  • ANALISIS YURIDIS AKUISISI PERUSAHAAN (SUATU TINJAUAN AKUISISI PT BANK SURYA NUSANTARA OLEH PT BANK ARYA PANDUARTA), 99
  • ASPEK YURIDIS; PENGELOLAAN SDM DI UI PASCA DITETAPKANNYA UI SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA, 04
  • BATAS2 OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, 99
  • BERBAGAI KECENDERUNGAN DALAM SISTEM DAN PELAKSANAAN PERADILAN PIDANA, 97
  • DEREGULASI DAN KONFIGURASI POLITIK DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM TATANEGARA), 97
  • BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGAMBILALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PADA PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN), 07
  • DEFINISI UTANG BERDASARKAN UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERMASALAHANNYA, 07
  • DILEMA PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PERKARA ADRIAN WAWORUNTU), 08
  • DOKTRIN INDEMINITAS DALAM PENETAPAN DAN PENYELESAIAN BESARAN GANTI RUGI DALAM POLIS ASURANSI PROPERTY ALL RISK – STANDARD MUNICH RE, 10
  • EFEKTIFITAS PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2004 DAN UU NO 22 TAHUN 1957, 07
  • EFEKTIVITAS SURAT KUASA MENJUAL DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG CILEGON), 07
  • EKSEKUSI PERKARA CESSIE BANK BALI (SUATU TINJAUAN YURIDDIS TERHADAP DUALISME PUTUSAN HAKIM YAITU PUTUSAN PIDANA NO. 1688K/PID/2000 DAN PUTUSAN PERDATA NO. 3025/PDT/2001), 07
  • EKSISTENSI DAN PERAN KOMITE AUDIT PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERMANCE, 06
  • ELECTRONIC SIGNATURE DALAM MEWUJUDKAN SECURE ELECTRONIC TRANSACTION DI SEKTOR PERBANKAN
  • AMANDEMEN TERHADAP UUD 1945, 00
  • ADVANCE PRICING AGREEMENT (SUATU PERBANDINGAN ANTARA DRAFT KETENTUAN ‘APA’ INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT, 05
  • ADVANCE PRICING AGREEMENT DAN PENANGANAN KASUS TRANSFER PRICING MENURUT HUKUM POSITIF PERPAJAKAN INDONESIA, 06
  • AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NO 013.PUU-I.2003 TERHADAP PROSES HUKUM TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA BOM BALI (KAJIAN TENTANG HAK-HAK YANG DIMILIKI TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA TINDAK TERORISME), 05
  • AKUNTABILITAS DIREKSI PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TERHADAP NASABAH, INVESTOR PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH BANK INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), 06
  • ALIH TEKNOLOGI MELALUI PERJANJIAN LISENSI, 88
  • ANALISA HUKUM DAN KELEMBAGAAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992, 06
  • ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PASAR MODAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 06
  • ANALISA YURIDIS KLAUSULA PERUBAHAN PEKERJAAN DALAM KONTRAK KONSTRUKSI, 06
  • ANALISIS DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN TERHADAP PERDAGANGAN LUAR NEGERI INDONESIA, 04
  • ANALISIS DARI SEGI HUKUM TERHADAP EKSISTENSI KONGLOMERAT DALAM SISTEM PEREKONOMIAN MENURUT UUD 1945, 95
  • ANALISIS HUKUM PEMBERIAN KREDIT KEPADA PENGUSAHA KECIL, 94
  • ANALISIS KETENTUAN PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS (CROSS BORDER BANKRUPTCY); TINJAUAN HUKUM ATAS UU NO. 37 TAHUN 2004, 06
  • ANALISIS PEMBUKTIAN PADA PERJANJIAN JUAL BELI INTERNASIONAL MELALUI INTERNET, 04
  • ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN ASPEK PERTANGGUNGJAWABANNYA, 01
  • ANALISIS TENTANG DAMPAK PERSAINGAN ANTAR PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG, 93
  • ANALISIS TENTANG PENGUASAAN PASAR DAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM SEKTOR PASAR RETAIL MODERN BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (STUDI : PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA NO. 02/KPPU-L/2005), 06
  • ANALISIS TENTANG PERANAN HUKUM DALAM PROSES PENGEMBANGAN KOPERASI MELALUI SAHAM YANG DIPEROLEH DARI PERUSAHAAN SWASTA (ANALISIS KASUS PT. METRODATA EPSINDO DAN KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS BRATAWIJAYA), 93
  • ANALISIS TERHADAP ASPEK HUKUM DARI PERDAGANGAN JASA ANGKUTAN LAUT INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN ERA GLOBALISASI (SUATU TINJAUAN BERDASARKAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN DARI BEBERAPA PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA), 94
  • ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN KRITERIA ‘PERSAMAAN PADA POKOKNYA’, 06
  • ANALISIS TERHADAP PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS : PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR SEPEDA MOTOR GARUDA), 06
  • ANALISIS TERHADAP PERAN PANITIAN URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL DALAM PENYELESAIANNYA, 05
  • ANALISIS YURIDIS KEMUNGKINAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH INCUMBENT OPERATOR PENYELENGGARA JASA DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI TETAP DALAM NEGERI DALAM PENYELENGGARAANNYA INTERKONEKSI SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH DI INDONESIA), 05
  • ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN MONOPOLI TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PT TELKOM), 05
  • ANALISIS YURIDIS PERATURAN MA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU REGISTER TAHUN 2005, 06
  • ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI NASABAH ASURANSI PEMEGANG POLIS TERHADAP PUTUSAN PAILIT YANG SUDAH DAPAT DILAKSANAKAN WALAUPUN BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP (STUDI KASUS ASURANSI PRUDENTIAL), 04
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTRAK KARYA ANTARA PT FREEPORT INDONESIA COMPANY DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 97
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP MERGER DALAM PRAKTEK DAN RANCANGAN UU PERSEROAN TERBATAS, 94
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI INDONESIA, 96
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH (MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH), 06
  • ARBITRASE DALAM HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN, 97
  • ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK KARYA PT NEWMONT MINAHASA RAYA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 06
  • ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN HAM DI DALAM KUHP, 85
  • ASEPEK-ASPEK HUKUM AKUISISI PERUSAHAAN DARI SUDUT TEORI DAN PRAKTEK, 97
  • ASEPEK-ASPEK HUKUM GO (PUBLIC) INTERNATIONAL PT (PERSERO) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB NIAGA, 94
  • ASEPEK-ASPEK HUKUM INPRES NO 2 TAHUN 1996 SEBAGAI UPAYA MEMASUKI BABAK BARU INDUSTRI OTOMOTIF NASIONAL, 98
  • ASEPEK-ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA, 98
  • ASEPEK-ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT LAUT DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DI INDONESIA (STUDI KASUS PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA), 97
  • ASEPEK-ASPEK PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN HIPOTEK KAPAL LAUT, 95
  • ASEPEK-ASPEK PENGEMBANGAN HUKUM MARITIM DALAM RANGKA KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 , KHUSUSNYA MENGENAI SEGI-SEGI HUKUM BENDERA KAPAL, 84
  • ASPEK HUKUM ATAS PENJAMINAN PERUSAHAAN AIR MINUM SARANA PENGEMBANGAN USAHA TERHADAP FASILITAS KREDIT “NON CASH LOAN” (BANK GARANSI) PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK YANG DIPERUNTUKKAN BAGI USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK), 05
  • ASPEK HUKUM BISNIS PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL (ORI), 06
  • ASPEK HUKUM DALAM RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH PADA BANK MANDIRI, 06
  • ASPEK HUKUM LETTER OF CREDIT DAN PENGAMANANNYA, 04
  • ASPEK HUKUM MERJER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK UMUM DI INDONESIA, 98
  • ASPEK HUKUM MONOPOLI DALAM PERSAINGAN BISNIS DI INDONESIA, 96
  • ASPEK HUKUM PERDAGANGAN DI PERBATASAN RI DAN FILIPINA, 87
  • ASPEK HUKUM PERIZINAN DALAM KEGIATAN INDUSTRI (STUDI TERAHDAP IZIN PEMBANGUNAN LIMBAH CAIR KE DALAM AIR DARI KEGIATAN INDUSTRI DI KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG), 97
  • ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MOBILE BANKING DIKAITKAN DENGAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 06
  • ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TUNGGAKAN KREDIT BIMAS, 85
  • ASPEK HUKUM SEKTOR INFORMAL DI DKI JAKARTA (STUDI TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI JAKARTA TIMUR), 93
  • ASPEK HUKUM TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS : PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK), 06
  • ASPEK HUKUM TENTANG MONOPOLI DAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PASAR BONGKAR MUAT PETIKEMAS (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 1/KPPU-I/2004), 06
  • ASPEK YURIDIS KETERANGAN PEMERINTAH DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI, 06
  • ASPEK YURIDIS PENERAPAN PRINSIP2 GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERASURANSIAN, 06
  • PENERAPAN INFORMED CONSENT SEBAGAI HAK PASIEN SELAKU KONSUMEN JASA LAYANAN KESEHATAN, 04
  • MEKANISME PENGAWASAN YANG EFEKTIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (UPAYA MENDORONG TERWUJUDNYA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU), 04
  • GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT (TINJAUAN DARI HUKUM PERDATA), 07
  • HAK KORBAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG KEMAJUAN PENANGANAN PERKARA DALAM TAHAP PRA ADYUDIKASI (STUDI KASUS PEMERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA TAHUN 2004-2006), 07
  • HAK PENCIPTA DAN PEMUSIK ATAS LAGU YANG DIGUNAKAN SEBAGAI RING TONE DAN RING BACK TONE, 06
  • HUBUNGAN ANTARA DPRD DENGAN KELAPA DAERAH MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 05
  • HUBUNGAN PENERAPAN UU PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO 2 TAHUN 2004 TERHADAP IKLIM USAHA DAN INVESTASI, 07
  • HUKUM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN PERMUKIMAN DI DAERAH BANTARAN KALI JAKARTA UTARA, 07
  • IJIN PEMERIKSAAN BAGI PEJABAT2 NEGARA TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 07
  • IMPLEMENTASI UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS SUATU PARADIGMA BARU, 04
  • IMPLIKASI ASPEK NATIONAL TREATMENT DALAM PERSETUJUAN TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs) TERHADAP POLITIK HUKUM INVESTASI ASING DI INDONESIA, 04
  • KAJIAN HUKUM ASURANSI TKI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI), 07
  • KAJIAN YURIDIS TENTANG KARTEL DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA, 06
  • KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEKERJA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN EMLLOYEE OWNERSHIP PROGRAM – ESOP PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.), 05
  • KEBERADAAN UU KEPAILITAN TERHADAP SISTEM HUKUM JAMINAN DAN PERLINDUNGANNYA TERHADAP KEPENTINGAN KREDITUR, 03
  • KEBIJAKAN HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, 02
  • KEBIJAKAN TATA NIAGA IMPOR GULA; MEKANISME PROTEKSI BAGI INDUSTRI GULA NASIONAL, 05
  • KEDUDUKAN DAN PERANAN DPD DALAM BIDANG LEGISLASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *