Hukum Kontrak Dalam Pembiayaan Murabahah

Contoh Tesis~ Implementasi Hukum Kontrak Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)  Cabang Surakarta 

Hukum Kontrak

Latar Belakang Masalah

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengandung di dalamnya aktivitas perbankan syariah, penerapan syariah Islam dalam tata hukum positif di Indonesia sebenarnya telah  memperoleh tempat yang signifikan. Hal ini tercermin pada 2 hal yaitu : (a) Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Pengertian ibadah menurut pandangan Islam tidak hanya mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Ibadah Mahdhoh), tetapi juga mencakup hubungan antara sesama manusia (muamalah) termasuk aktifitas ekonomi. (b) KUH Perdata pasal 1338 menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif juga dapat diwujudkan dalam kegiatan perbankan syariah.  Sebagaimana umumnya setiap transaksi antara bank syariah dengan nasabah terutama yang terbentuk pemberian fasilitas pembiayaan, selalu dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian. Dengan kata lain jika bank syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu : (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Mengenai suatu hal tertentu, dan (4) Mengenai suatu sebab yang tidak dilarang; dan pasal 1338 KUH Perdata, tiap isi, materi, atau substansinya didasarkan atas ketentuan syariah maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, baik dilihat dari sisi hukum positif maupun dari sisi syariah.

Perumusan Masalah

  1. Apakah pelaksanaan hukum kontrak dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana dalam hukum ekonomi syari’ah secara komprehensif ?
  2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur bila debitur wanprestasi ?

Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum kontrak dalam pembiayaan murabahah pada BMI Cabang Surakarta apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara komprehensif .
  2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pihak kreditur apabila debitur melakukan pengingkaran terhadap kontrak (wanprestasi).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan di dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan hukum kontrak dalam pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta, secara umum telah melaksanakan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan–peraturan lainnya seperti : fatwa-fatwa Dewan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
  2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kreditur Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta, apabila debitur wanprestasi, pihak debitur melakukan tindakan persuasif dengan cara pembinaan kepada debitur dan hasilnya dapat menyelesaikan permasalahan secara damai, sehingga tidak terjadi sengketa di Pengadilan.

 

 

Incoming search terms:

Skripsi Hukum Pidana [ Kode Y.II]

Hukum PidanaSkripsi  Hukum Pidana [ Kode Y.II]~ Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi).

Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Perkembangan pemikiran tentang hukum pidana yang bertolak dari landasan sistem hukum nasional dan dari kajian komparatif.

Tema skripsi hukum pidana sangat beragam. Oleh karenanya mahasiswa butuh referensi judul dan contoh skripsi tentang hukum pidana yang lengkap untuk dijadikan penelitian terdahulu.

Menyadari kebutuhan tersebut kami menyediakan berbagai macam contoh skripsi hukum pidana dengan berbagai variasi judul yang beraneka ragam. Semoga judul-judul ini mampu menjembatani kebutuhan mahasiswa atas referensi untuk penyusunan skripsi ilmu komunikasi.

[KHUSUS DI PAGE INI, ISI LENGKAP NYA TIDAK BISA DIAKSES LAGI] 

SOFT COPY [KODE Y.II]

  • PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA SUBVERSI (STUDI KASUS DI PN MALANG)
  • PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGU-LANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
  • PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN KRIMINOLOGIS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG)
  • PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PATI
  • PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERADILAN PIDANA (SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG DAN RSJ PUSAT LAWANG MALANG)
  • PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
  • PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)
  • PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KASUS PENIPUAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR)
  • PERANAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
  • PERANAN KORBAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)
  • PERANAN LABORATORIUM FORENSIK UNTUK MEMBANTU PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN PELEDAKAN BOM
  • PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II 2 YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA
  • PERANAN PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI DI KANTOR INSPEKTORAT BEA DAN CUKAI TANJUNG PERAK)
  • PERANAN PEMBELA PADA TINGKAT PENYIDIKAN EKSEPSI DAN PLEDOI DALAM PERADILAN PIDANA
  • PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)
  • PERANAN PENGACARA DALAM MEMBERIKAN PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA
  • PERANAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
  • PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKSANAKAN HAK PRA PENUNTUTAN PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
  • PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
  • PERANAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA TERORISME DI DAERAH JAWA TENGAH
  • PERANAN PENYIDIK DI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)
  • PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES TEGAL
  • PERANAN POLRI  DALAM MEMBERIKAN PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN TERHADAP KEGIATAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SEMARANG BARAT
  • PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN)
  • PERANAN POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES GROBOGAN
  • PERANAN PROVOST DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI KALANGAN MILITER
  • PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
  • PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
  • PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER)
  • PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI POLRES SEMARANG BARAT
  • PERANAN TOXICOLOGI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRESTA MALANG)
  • PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAPKAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
  • PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO)
  • PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MALANG) ( 1995)
  • PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS MEREK DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA
  • PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN SIKAP HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
  • PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PENAHANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN MENURUT KUHAP
  • PERLINDUNGAN HAK HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLWILTABES SEMARANG
  • PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN DI POLRES JEPARA
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN DAN KEKERASAN PSIKIS DALAM MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KASUS KORUPSI KHUSUSNYA SUAP MENYUAP
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EKS NARAPIDANA (STUDI KASUS DI KEC. KEDUNG KONDANG KOTAMADYA MALANG)
  • PERTANGGUNG JAWABAN DELIK ABORSI DI TINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 1992 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
  • PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BESAR KECILNYA DENDA DALAM PERKARA SUMIR LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN DAN KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
  • PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
  • PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KEDIRI)
  • PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 16 TAHUN (STUDI KASUS DI PN BLITAR)
  • PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
  • PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN
  • POLA PEMBELAAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • POLA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)
  • POLITIK KRIMINAL TERHADAP PELANGGARAN LALULINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA
  • PRAKTEK PELAKSANAAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI
  • PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
  • PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONEKSITAS DAN MAHKAMAH MILITER (STUDI DI MAHKAMAH MILITER 11 – 08 JAKARTA)
  • PROSES PEMBUKTIAN DI DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI
  • PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN OLEH POLRI
  • PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
  • PROSES PENENTUAN HUKUM OLEH HAKIM DAN PELAKSANAANNYA DALAM PERADILAN PIDANA
  • PROSES PENERAPAN HAK-HAK SEORANG TAHANAN PADA SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
  • PROSES PENUNTUTAN SAKSI PALSU TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA PIDANA
  • PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BESERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
  • PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UUU NO.25 TAHUN 2003
  • PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA FOLM PASCA BERLAKUNYA UU NO.2 TAHUN 2002 DI DAERAH JAWA TENGAH
  • REALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI WILAYAH YURIDIKSI PN GRESIK)
  • RELATIVITAS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PARA REMAJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • RETRIBUSI TEMPAT WISATA SEBAGAI SALAH SATU SUMBER UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB DAERAH TINGKAT II MALANG)
  • SANKSI KEPADA LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP PEMBERITAAN ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA
  • SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROP. DIY)
  • SOSIAL EKONOMI KELUARGA DAMPAKNYA TERHADAP KENAKALAN ANAK-ANAK (STUDI DI LEMBAGA PRAYUANA DI KEDUNG KONDANG MALANG)
  • STUDI DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PN TEGAL
  • STUDI TENTANG PERANAN DOKTER AHLI PSIKIATRI FORENSIK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
  • SUATU TINJAUAN MENGENAI ACARA PEMERIKSAAN DAN PEMINDAHAN TERHADAP DELIK ADAT LOGIKA SANGGRAHA
  • SUMBANGAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBARUAN HUUM PIDANA NASIONAL
  • TENTANG DAN SEKITAR HUKUMAN MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI PELAKSANAANNYA
  • TINDAK PIDANA INTERNASIONAL PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI BEKAS TIMOR-TIMUR DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA
  • TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM PN SURABAYA) ( 1996)
  • TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DAN UPAYA MENANGGULANGI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
  • TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
  • TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP BAYI YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI (STUDI KASUS DI PN MOJOKERTO)
  • TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DAN USAHA-USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB MALANG)
  • TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU & UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DIY.
  • TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM BOJONEGORO)
  • TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB REMBANG
  • TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES SUMENEP)
  • TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PRESIDEN SUATU TINJAUAN SOSIO KRIMINOLOGI
  • TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ABRI DAN PROSES PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI POM DAM IX UDAYANA)
  • TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PN JOMBANG)
  • TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ASURANSI JIWA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO)
  • TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KASUS PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KODYA MALANG)
  • TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JOMBANG)
  • TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES PROBOLINGGO)
  • TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PN PROBOLINGGO)
  • TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG)
  • TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
  • TINDAK PIDANA SUBVERSI TENTANG PELEDAKAN CANDI BOROBUDUR (PERKARA PIDANA SUBVERSI DI PN MALANG)
  • TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS & JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH
  • TINDAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG
  • TINJAUAN ATAS PASAL 534 KUHP DALAM KAITANNYA DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DEWASA INI (STUDI DI KOTAMADYA MALANG
  • TINJAUAN ATAS PELANGGARAN PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
  • TINJAUAN HAK IMUNISASI HAKIM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
  • TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
  • TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA DAN ANGGOTA TNI DI KOREM 061/SURYAKARTA BOGOR
  • TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
  • TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI KAB. JEPARA
  • TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA YANG PELAKUNYA ANAK-ANAK DIBAWA UMUR (STUDI KASUS DI POLTEBES YOGYAKARTA)
  • TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI POLRES SEMARANG BARAT
  • TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PROSES PENYELIDIKAN DENGAN TERSANGKA ANAK DI POLRES KLATEN
  • TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA
  • TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN-NYA
  • TINJAUAN TENTANG PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA
  • TINJAUAN TENTANG PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI YOGYAKARTA
  • TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN TANAMAN TEBU (STUDI KASUS DI PN MALANG)
  • TINJAUAN TERHADAP KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
  • TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 56 KUHAP TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI NO.22/PID.B/2002/PN.WONOSARI
  • TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH KODYA MALANG)
  • TINJAUAN YURIDIS  TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
  • TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA & UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA & KAITANNYA DENGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEYAKINAN HAK SEBAGAI DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB ATAS BENDA SITAAN DALAM PERKARA PIDANA
  • TUGAS DAN FUNGSI SATUAN LALU LINTAS DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BIDANG LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BANYUMAS
  • TUGAS DAN FUNGSI SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM UPAYA MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN
  • TUGAS DAN WEWENANG DOKTER FORENSIK SEBAGAI SAKSI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
  • TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYELENGGARAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI SATLANTAS PATI
  • TUGAS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM MENANGGULANG TINDAK PIDANA DI BIDANG KEIMIGRASIAN
  • TUGAS PENYIDIK POLISI & PENYIDIK PNS DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN DI POLRES GROBOGAN
  • TUGAS POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG
  • UPAYA HUKUM BERUPA BANDING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
  • UPAYA HUKUM PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
  • UPAYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG KURANG MAMPU DALAM PERADILAN PIDANA
  • UPAYA PENYIDIK DALAM MEMPEROLEH BARANG BUKTI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
  • UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KHUSUSNYA DIKALANGAN GENERASI MUDA
  • UPAYA UNIT P3D DALAM MENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN POLRES PATI
  • USAHA POLRI DI DALAM MENCEGAH KUANTITAS ALKOHOL DAN MENGURANGI DAMPAK NEGATIF YANG TIMBUL (STUDI KASUS DI POLRESTA DAN PN MALANG)
  • WEWENANG PENYIDIK POLISI DAN PENYIDIK PNS DALAM PENANGANAN PROSES PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN