Skripsi Hukum Tata Negara [Kode Y]

Hukum Tata NegaraSkripsi Hukum Tata Negara [Kode Y] ~ Hukum yang diwarnai berbagai pembahasan yang banyak mengandung unsur-unsur negatif, sekaligus memiliki unsur positifnya untuk mahasiswa tingkat akhir yang sedang kebingungan mengusung tema yang ada dalam karya ilmiahnya tersebut.

Salah satunya dalam pembuatan skripsi hukum, dari permasalahan yang ada pada hukum bisa dijadikan tema tersendiri untuk penelitian studi kasus secara mandiri. Untuk lebih mempermudah anda, kami menyediakan berbagai studi kasus yang berhubungan dengan hukum tata negara di Indonesia

[KHUSUS DI PAGE INI / KODE Y, ISI LENGKAP NYA TIDAK BISA DIAKSES LAGI] 

HARD COPY [KODE Y]

  • (DI DATI II KAB MAGETAN)
  • (DITINJAU DARI UU NOMOR 2 TAHUN 2002)
  • (KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN)
  • (STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA MPR , DPR, DAN DPD)
  • (STUDI DI DESA DAUH WARU KEC NEGARA KAB JEMBRANA)
  • (STUDI DI DESA KARANG BESUKI KEC. SUKUN KODYA DATI II MALANG)
  • (STUDI DI DESA SEPUPU KEC. SEPULU KAB. MALANG)
  • (STUDI DI KANTOR BKKBN KAB SUMBA TIMUR)
  • (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB KEDIRI)
  • (STUDI DI KANTOR PERTAHANAN NASIONAL KAB SUMENEP )
  • (STUDI DI KEC. BANDUNG KAB TULUNGAGUNG)
  • (STUDI DI KEL KALIWATES KEC. KALIWATES KAB DATI II JEMBER)
  • (STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT BOOTS PASURUAN)
  • (STUDI DI PEMDA KAB DATI II LUMAJANG)
  • (STUDI DI PEMDA KAB DATI II MALANG)
  • (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH TK II KAB MALANG)
  • (STUDI DI WILAYAH KEC. KEPAJEN KAB DATI II MALANG)
  • (STUDI DI WILAYAH KOTATIF KUPANG KAB DATI II KUPANG)
  • (STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL BUNULREJO)
  • (STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB SLEMAN)
  • (STUDI KASUS DI KANTOR PPAT  CHRIS ARYA AMINAH SH KADIPIRO NO 9 YK)
  • (STUDI KASUS DI PEMERINTAH DAERAH KOTA YK)
  • (STUDI KASUS DPRD KAB PURBALINGGA)
  • (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG DI DAPIL TUGU)
  • (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB DATI II SINGARAJA BALI)
  • (STUDI PADA PMII CAB MALANG)
  • (STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBUKU DAN KEC SUSUT KAB DATI II BANGLI)
  • (STUDI PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DARI ERA ORDE BARU – REFORMASI)
  • (STUDI TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL)
  • (STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV UUD 1945 PADA MASA ORDE BARU – REFORMASI)
  • (STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YK PERIODE  2007 – 2011 DALAM BIDANG PENDIDIKAN)
  • (SUATU STUDI DI DESA WADAH PURO DAN EMPAL WADAK KEC. BULULAWANG KAB DATI II MALANG)
  • (SUATU STUDI DI PT SEMEN GRESIK (PERSERO)
  • (SUATU STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG)
  • (SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG)
  • (SUATU STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TAHUN 1992 DI CAB. DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP. DATI II  JATIM DI MALANG)
  • (SUATU TINJAUAN YURIDIS KENEGARAAN)
  • AKIBAT HUKUM
  • ANALISIS SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
  • ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA YK NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YK
  • ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA YK NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YK
  • CHECKS AND BALLANCES ANTARA LEMBAGA NEGARA DALAM LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN
  • DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN RI
  • EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEC BUNULREJO KEC. BLIMBING DATI II KODYA MALANG
  • EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1979
  • EKSISTENSI PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HUKUM AGAMA DITINJAU DARI SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
  • EQUALITY BEFORE THE LAW
  • FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA DI DESA DEMANGAN KEC. TAHUNAN KAB JEPARA
  • FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI (SUATU STUDI DI KEC. YANG ADA DI KAB DATI II MALANG)
  • FUNGSI DPRD KAB BLORA DALAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
  • FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTAHANAN
  • FUNGSI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
  • FUNGSI LMD SEBAGAI WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SENDANGSOKO
  • FUNGSI POLISI LALULINTAS DALAM MENERTIBKAN PELANGGARAN SABUK KESELAMATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI
  • FUNGSI UNIT PELAYANAN PENGADUAN DAN PENEGAKKAN DISIPLIN (P3D) DALAM MENEGAKKAN KEDISIPLINAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAIN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESORT PATI
  • HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN TUGAS PERTAHANAN SIPIL DI KELURAHAN SONOREJO KEC. BLORA KAB. BLORA DALAM RANGKA HUKUM HUMANITER
  • HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NO 77 TAHUN 1999 DI KOTA YK
  • IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
  • IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PERIZINAN KAB. BANTUL DALAM PEMBERIAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN
  • IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PERIZINAN KAB. BANTUL DALAM PEMBERIAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN
  • IMPLEMENTASI PERDA NO 14 TAHN 1985 TENTANG PENGANGKUTAN PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG)
  • IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
  • IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI MENGENAI TUGAS POKOK FUNGSI DAN PERAN BRIMOB POLRI DI WILAYAH PATI
  • IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI MENGENAI TUGAS POKOK FUNGSI DAN PERAN BRIMOB POLRI DI WILAYAH PATI
  • IMPLEMENTASI UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KAB. PATI
  • INTERNAL CONTROL DAN EKSTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB DATI II MALANG
  • KAJIAN YURIDIS PASAL 31 AYAT (1) UUD RI TAHUN 1945
  • KEBIJAKAN PEMERINTAH DATI I NTT DALAM SEKTOR PARIWISATA
  • KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KEC. TEGOWANU KAB GROBOGAN
  • KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEMBUAT PERATURAN DESA DI DESA SENDANG SIKURING KEC. ROWOSARI KAB KENDAL
  • KEDUDUKAN DAN PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004
  • KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA
  • KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KODYA MALANG
  • KEDUDUKAN TUGAS DAN  FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM UPAYA  MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA WINONG KEC. PATI KAB PATI
  • KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG DI ERA REFORMASI SUATU KAJIAN HUKUM TATA NEGARA
  • KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
  • KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA PLANGITAN KEC..PATI KAB. PATI
  • KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945
  • KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN RI DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945
  • KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
  • KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KEC. KUNDURAN KAB BLORA
  • KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAN PEMBANGUNAN
  • KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN  PEMUKIMAN DI DAERAH
  • KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PALAJ DAN PELAKSANAANNYA
  • KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI NEGARA RI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945 (KAJIAN HTN)
  • MEKANISME KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
  • OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KAB BOYOLALI
  • OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KAB. DEMAK
  • OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI PATI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN ORANG ASING DI WILAAH EKS KARESIDENAN PATI
  • OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DAAR 1945 SUATU KAJIAN HUKUM TATA NEGARA
  • PARTAI POLITIK DAN TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA
  • PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974 (STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU DATI II MALANG)
  • PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR BADAN KOORDINASI KB NASIONAL BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS KEDINASAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TAHUN 1980
  • PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1974
  • PELAKSANAAN KEPRES NO 70 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA RI MENUJU POLRI PROFESIONAL DISATLANTAS POLRES REMBANG
  • PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 1999 DI KAB SE DIY DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
  • PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB SLEMAN
  • PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PERMOHONAN PEMEGANG HAK
  • PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30. TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIOAL KAB. BLORA
  • PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PERUSAHAAN PERUSAHAAN DAERAH DI KAB PURBALINGGA
  • PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PERUSAHAAN PERUSAHAAN DAERAH DI KAB PURBALINGGA
  • PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KERJASAMA DI BIDANG EKSTRADISI DI KAWASAN ASEAN
  • PELAKSANAAN SK BUPATI NO 141 /1226/2005 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA KEPALA DESA DAN PENATAAN KEPALA DESA DI KAB PATI
  • PELAKSANAAN UJI PETIK JEMBATAN TIMBANG DALAM UPAYA PENGENDALIAN TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN KELEBIHAN MUATAN DI PROP. JATENG
  • PELAKSANAAN UU NO 5 TAHUN 1986 TERHADAP PEMBERHENTIAN SEKDES (STUDI KASUS DESA BANDUNGAN KEC. JEPARA)
  • PELIMPAHAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG
  • PELIMPAHAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG SETELAH 6 TAHUN BERLAKUNYA UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
  • PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DI LAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KODYA MALANG MENURUT UU NO 4  TAHUN 1992
  • PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR PEMERINTAH DAERAH KAB. KENDAL
  • PENEGAKAN HUKUM UU NO 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA SEMBADA KAB. BANYU ASIN SUMATERA SELATAN
  • PENEGAKAN HUKUM UU NO 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA SEMBADA KAB. BANYU ASIN SUMATERA SELATAN
  • PENGARUH MOTIVASI DALAM KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI KANTOR KEC. WEDARIJAKSA KAB. PATI
  • PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
  • PENGENDALIAN AIR LIMBAH PG TASIKMADU TERHADAP KUALITAS AIR IRIGASI DI KEC. TASIKMADU KAB KARANGANYAR
  • PENGENDALIAN AIR LIMBAH PG TASIKMADU TERHADAP KUALITAS AIR IRIGASI DI KEC. TASIKMADU KAB KARANGANYAR
  • PENYELESAIAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
  • PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. NGAWI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAB NGAWI NO 05 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
  • PERAN CAMAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  SECARA LANGSUNG
  • PERAN DAN FUNGSI BANK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UU NO 23 TAHUN 1999
  • PERAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA
  • PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009
  • PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN KHATAM ALQUR’AN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM DAERAH KAB HULU SUNGAI SELATAN
  • PERAN KANTOR PELABUHAN DALAM USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN JASA PELABUHAN
  • PERAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KAB DEMAK
  • PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN PASAL 24 AYAT (1) UUD RI TAHUN 1945
  • PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. BANTUL
  • PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGGALI POTENSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. WONOSOBO
  • PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DI KAB PATI
  • PERANAN  DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MELAKSANAKAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG
  • PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB DATI II TEGAL
  • PERANAN AWIG-AWIG SUBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1989 TENTANG KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  • PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. WONOSOBO
  • PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DI DIY
  • PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA DI KAB PATI
  • PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SUATU STUDI DI KAB. DATI II NGAWI)
  • PERANAN BPD DALAM MENEYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS DI DESA FAYANG KEC. PATI KAB PATI
  • PERANAN BPD DALAM MENGAWASI PEMBANGUNAN DESA PAGEJUKAN KEC. BREBES KAB BREBES
  • PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 81, 82, 83 TAHUN  1984 DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
  • PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA DALAM USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI PIHAK KETIGA DI KAB. PATI
  • PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
  • PERANAN GOLKAR SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI DALAM MEWUJUDKAN  ASPIRASI/KEHENDAK RAKYAT
  • PERANAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP UPAYA KONSERVASI DAN REHABILITASI HUTAN BAKAU DI PANTAI UTARA KAB. PEMALANG JATENG
  • PERANAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP UPAYA KONSERVASI DAN REHABILITASI HUTAN BAKAU DI PANTAI UTARA KAB. PEMALANG JATENG
  • PERANAN KADER PEMBANGUNAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN DI KEC. TAROKAH KAB DATI II KEDIRI
  • PERANAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING DI WILAYAH DKI JAKARTA
  • PERANAN KANTOR IMIGRASI PATI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA YANG AKAN PERGI KE LUAR NEGERI DI WILAYAH EKS KARESIDENAN PATI
  • PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TENTANG PEMERINTAH DAERAH
  • PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SEMARANG TIMUR
  • PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
  • PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN
  • PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM
  • PERANAN PEJABAT IMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN
  • PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN SEHUBUNGAN DENGAN DIKELUARKANNYA UU NO 4 TAHUN 982
  • PERANAN PEMERINTAH DAERAH KAB. INDRAMAYU DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
  • PERANAN PEMERINTAH DAERAH KAB. INDRAMAYU DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
  • PERANAN PEMERINTAH DAERAH YK DALAM UPAYA IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH PROP DIY NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN LALULINTAS JALAN DI WILAYAH KOTA YK (KHUSUS MENGENAI FUNGSI TROTOAR TERHADAP HAK-HAK PENGGUNA JALAN)
  • PERANAN PEMERINTAH DAERAH YK DALAM UPAYA IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH PROP DIY NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN LALULINTAS JALAN DI WILAYAH KOTA YK (KHUSUS MENGENAI FUNGSI TROTOAR TERHADAP HAK-HAK PENGGUNA JALAN)
  • PERANAN PEMERINTAH KOTA YK DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT PENGOPRASIAN KENDARAAN UMUM DI KOTA YK
  • PERANAN POLRI DALAM MEMBERIKAN PERIJINAN DAN PEMBERITAHUAN TERHADAP KEGIATAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SEMARANG BARAT
  • PERANAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA
  • PERANAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DEKONSENTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974
  • PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004
  • PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DITINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
  • PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DITINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TAHUN 1985  TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI KANTOR PELAYANAN PAJAK YK DUA)
  • PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENATAANNYA DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN
  • PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENATAANNYA DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN
  • PERLUASAN WILAYAH KODYA TINGKAT II MALANG
  • PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DITINJAU DARI UU NO 32 TAHUN 2004
  • PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 1999 DI KAB WONOGIRI
  • REALISASI HUBUNGAN HIERARKIS ANTARA KABUPATEN DAN PROPINSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI KAB. KARIMUN PROP KEPULAUAN RIAU)
  • REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT
  • SEGI-SEGI HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI
  • SISTEM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI
  • STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENGAJUKAN CALON PIMPINAN DAERAH PEREMPUAN DI KAB. KEBUMEN
  • TATACARA PEMILIHAN KEPALA DESA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KAB. PATI NO , 5 TAHUN 2007
  • TERHADAP ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI YK
  • TINDAK HUKUM PEMERINTAH KAB DATI II PASURUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOTATIF BANGIL
  • TINJAUAN PENATAAN HUKUM PABRIK TEKSTIL DI COLOMBO KUDUS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
  • TINJAUAN PENATAAN HUKUM PABRIK TEKSTIL DI COLOMBO KUDUS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
  • TINJAUAN PERBEDAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN DIKODYA YOGYAKARTA
  • TINJAUAN PERBEDAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN DIKODYA YOGYAKARTA
  • TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA LAKSANA NEGARA YK NO 01/G/TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI
  • TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RT DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 7 TAHUN 1983
  • TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 135 – 412 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTATIF
  • TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROP. JATENG NO 10 TAHUN 2003 DI TEMPAT PELELANGAN IKAN WEDUNG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB DEMAK
  • TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SISTEM SESUAI DENGAN UU NO 6 TAHUN 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA
  • TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI
  • TINJAUAN TERHADAP TATA CARA PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YK DAN SINKRONISASINYA BERDASARKAN BAGIAN DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YK DAN SINKRONISASINYA BERDASARKAN BAGIAN DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
  • TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2 TAHUN 1970 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH (SUATU STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB MALANG)
  • TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB PATI
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MPR DALAM MELAKUAKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIKIRAN KEDAULATAN RAKYAT  DI DALAM UUD 1945
  • TINJAUAN YURIDIS WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEMANU NO 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2008)
  • TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM UPAYA MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEBEN KEC. TAMBAK KROMO KAB PATI
  • TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  DALAM RANGKA PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM CUKAI  DI WILAYAH KOTA SEMARANG
  • TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM MELAKSANAKAN PENAGIHAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIA BUDI SATU
  • TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH DEP HUKUM DAN HAM DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK KEIMIGRASIAN DI PROP, JAWA TENGAH
  • TUGAS DAN WEWENANG KEPILISIAN DALAM PENYELENGGARAAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) DI SATLANTAS PATI
  • TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN RI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPALA MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
  • TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. PATI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
  • TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KENDAL
  • UPAYA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA MENDUKUNG OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG
  • UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROP. JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK MELALUI INTENSIFIKASI PKB DAN BBNKB DI SAMSAT UPPD KAB REMBANG
  • UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKOTAAN (KAJIAN DI KOTA JAYAPURA)
  • UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKOTAAN (KAJIAN DI KOTA JAYAPURA)
  • UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKOTAAN (KAJIAN DI KOTA JAYAPURA)
  • UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKOTAAN (KAJIAN DI KOTA JAYAPURA)
  • UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBYEK WISATA SITUS DAN CAGAR BUDAYA CANDI BOKO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
  • UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBYEK WISATA SITUS DAN CAGAR BUDAYA CANDI BOKO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
  • YUDICIAL REVIEW SEBAGAI FUNGSI KONTROL UU TERHADAP UUD SEBAGAI UPAA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Incoming search terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *