Skripsi Hukum Pidana [ Kode Y]

Hukum PidanaSkripsi  Hukum Pidana [ Kode Y]Ruang ringlup hukum pidana yang dapat dilihat memiliki 2 bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Diantaranya hukum materiil yang memberikan peraturan tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi).

Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Perkembangan pemikiran tentang hukum pidana yang bertolak dari landasan sistem hukum nasional dan dari kajian komparatif.

Tema skripsi hukum pidana sangat beragam. Oleh karenanya mahasiswa butuh referensi judul dan contoh skripsi tentang hukum pidana yang lengkap untuk dijadikan penelitian terdahulu.

[KHUSUS DI PAGE INI, ISI LENGKAP NYA TIDAK BISA DIAKSES LAGI] 

SOFT COPY [KODE Y]

  • ABORTUS PROVOCATUS DI TINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA
  • AKIBAT HUKUM ATAS PERKAWINAN YANG HANYA MENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 2 UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MALANG)
  • ARTI DAN LUAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
  • ARTI PENTING ALAT BUKTI SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI
  • ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI
  • ASPEK-ASPEK YANG DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN WILAYAH MALANG)
  • BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
  • BEBERAPA ASPEK YANG MEMPENGARUHI ADANYA DISPARITAS PIDANA (STUDI KASUS DI PN JOMBANG)
  • CARA PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DAN BENTUK PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA)
  • DAMPAK KENAIKAN HARGA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA
  • DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BERAT RINGANNYA SUATU PIDANA (STUDI KASUS PN PONOROGO)
  • DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PN BLITAR)
  • DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT
  • DASAR PERTIMBANGAN JAKSA UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PRA PENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
  • DASAR PERTIMBANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SLEMAN
  • DEELNEMING DITINJAU DARI SUDUT UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
  • DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTAMADYA MOJOKERTO)
  • DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA
  • DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA
  • DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA
  • DISPORITAS PIDANA KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN (STUDI KASUS TENTANG PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN)
  • EFEKTIFITAS PELEPASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)
  • EFEKTIVITAS PEMBINAAN DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DI BAWAH SATU TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN
  • EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PN SURABAYA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR)
  • EUTHANASIA DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN MORAL
  • EUTHANASIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN MORAL
  • FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP TIMBUHNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL
  • FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERJUDIAN DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KAB SIDOARJO)
  • FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK (ESKA) DI YOGYAKARTA
  • FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK (ESKA) DI YOGYAKARTA
  • FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA & UPAYA PEMBINAAN TERPIDANA NARKOTIKA DI LP WIROGUNAN
  • FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI BENDA CAGAR BUDAYA DARI TINDAK PIDANA PENCURIAN
  • FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BREBES
  • FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • FUNGSI KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN & PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
  • FUNGSI POLISI DALAM PEMBINAAN ANAK YANG MELAKUKAN KENAKALAN ( 1997)
  • FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK)
  • FUNGSI UNIT PELAYANAN PENGADUAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN (P3D) DALAM MENEGAKKAN KEDISIPLINAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR PATI
  • HAKEKAT KEYAKINAN HAKIM DI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI KASUS DI PERADILAN NEGERI MOJOKERTO)
  • HUKUMAN BAGI PERCOBAAN DITINJAU DARI KUHP DI INDONESIA
  • HUKUMAN KEPADA PEMERKOSA & PERLINDUNGAN PADA KORBAN (PERSPEKTIF KOMUNITAS HUKUM DI JAWA TIMUR)
  • IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGENAI TUGAS FUNGSI DAN PERAN BRIMOB POLRI DI WILAYAH PATI
  • JAMINAN UU TERHADAP PERLINDUNGAN HAK UNTUK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN HAMBATANNYA DALAM PRAKTIK FI POLWILTABES SEMARANG
  • JANGKAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT INDONESIA
  • KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI KEBIASAAN SERTA UPAYA  PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI KAB. BANTUL)
  • KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI KEBIASAAN SERTA UPAYA  PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI KAB. BANTUL)
  • KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN NOMOR : JHA/1/1/2/1978 TENTANG PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG ASING
  • KAUSALITAS, SEBAB MENYEBAB, DALAM HUKUM PIDANA
  • KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI KAB. JEPARA
  • KEDUDUKAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERBUATAN PIDANA KORUPSI DI TINJAU DARI SISTEM PENGANCAMAN PIDANA
  • KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN
  • KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM WASMAT SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI  KLATEN
  • KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM WASMAT SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PN KLATEN
  • KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
  • KEGUNAAN SIDIK JARI LATEN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
  • KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERADIALN PIDANA
  • KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA
  • KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA
  • KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
  • KEMANDIRIAN DAN KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DI MUKA SIDANG PENGADILAN NEGERI
  • KENAKALAN REMAJA DALAM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN CARA-CARA PENANGGULANGANNYA
  • KENAKALAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (TINJAUAN DARI SEGI SOSIAL KRIMINOLOGIS)
  • KENAKALAN REMAJA SECARA BERKELOMPOK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA DAN PN SURAKARTA)
  • KEPUTUSAN HAKIM YANG BERUPA BEBAN DARI TUDUHAN DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
  • KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PIDANA KORUPSI DI WILAYAH DATI II BANTUL YOGYAKARTA. KASUS NO.26/PID SUS/1990/ PN.BANTUL
  • KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SUERABAYA)
  • KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DAN FUNGSI SURAT DALAM PERADILAN PIDANA
  • KORBAN PERKOSAAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI PN SITUBONDO)
  • LATAR BELAKANG ORANG LAKI-LAKI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KAB DATI II NGANJUK)
  • LATAR BELAKANG WANITA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG)
  • MANFAAT PELEPASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN MASYARAKAT
  • MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH KAB DAERAH TINGKAT II JEMBER)
  • MASALAH KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (SUATU TINJAUAN SECARA VIKTI MOLOGIS)
  • MASALAH KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (SUATU TINJAUAN SECARA VIKTI MOLOGIS)
  • MASALAH PENAHANAN OLEH JAKSA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG)
  • MASALAH PENYITAAN BARANG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH MENURUT UU HUKUM ACARA PIDANA
  • METODE PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN HULU SEMARANG
  • PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG BERKAITAN DENGAN GAMBAR PORNO (STUDI KASUS DI WILAYAH PN KODYA KEDIRI)
  • PELACURAN DI IBUKOTA JAKARTA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA
  • PELAKSANAAN ASAS ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
  • PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI
  • PELAKSANAAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (SUATU STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALANG)
  • PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK DITINJAU DARI KUHAP (SUATU STUDI PADA POLRESTA BLITAR)
  • PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN NEGERI MALANG
  • PELAKSANAAN PENAHANAN TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT PENGADILAN (STUDI KASUS DI PN SURABAYA)
  • PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM NEGARA PANCASILA (STUDI DI MAHKAMAH MILITER III 12 SURABAYA)
  • PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM OLEH JAKSA MENURUT KUHAP DALAM PERKARA PIDANA
  • PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KHUSUSNYA TERHADAP BARANG BUKTI (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
  • PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI DI PTUN JAKARTA)
  • PELAKSANAAN TINDAK PIDANA IMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA
  • PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KENAKALAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA
  • PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERMASALAHANNYA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
  • PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA TAHUN 1990, 1991, 1992 (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB PASURUAN)
  • PELEPASAN BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING)
  • PEMALSUAN SURAT DALAM KLAIM ASURANSI JIWA (STUDI KASUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 CAB JAWA TIMUR)
  • PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
  • PEMASYARAKATAN NARAPIDANA RESIVIDIS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
  • PEMBAJAKAN KASET, VIDEO DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DIKOTAMADYA MALANG (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
  • PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)
  • PEMBERATAN PIDANA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RESIDIVIS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PERADILAN NEGERI SUMENEP)
  • PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II WIROGUNAN YOGYAKARTA
  • PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR)
  • PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA  PEMASYARAKATAN
  • PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG)
  • PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPITSING) SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
  • PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA SUAP BERDASARKAN UU NO. 31 THN 1991 jo UU NO. NO.31 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK-ANAK
  • PENANGANAN KEJAHATAN KORUPSI YANG MENGGUNAKAN SARANA KOMPUTER (STUDI KASUS KORUPSI DI PN YOGYAKARTA)
  • PENANGANAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM MENGATASI DAN MENANGGULANGI PESERTA UNJUK RASA
  • PENANGANAN POLRI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGURUSAN KLAIM ASURANSI
  • PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN RAHABILITASNYA OLEH KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SEMARANG
  • PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK TERSANGKA & TERDAKWA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG ((HUKUM ACARA PIDANA)
  • PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA MENURUT KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA
  • PENANGGULANGAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK (STUDI DI POLRES PROBOLINGGO)
  • PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH SATUAN RESERSE DAN HAMBATANNYA DALAM PRAKTIK DI POLRES DEMAK
  • PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK PEDURUNGAN
  • PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR SESAMA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA (KAJIAN POLITIK KRIMINAL)
  • PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KAB SAMPANG DAN PLN KAB SAMPANG)
  • PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
  • PENCURIAN BENDA-BENDA PURBAKALA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLWIL YOGYAKARTA)
  • PENCURIAN KAYU JATI SERTA USAHA-USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PERADILAN NEGERI BOJONEGORO)
  • PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)
  • PENEGAKAN HUKUM BAGI IKLAN YANG MENYESATKAN
  • PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU ABORSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)
  • PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN  TERHADAP PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER DI WILAYAH KAB KENDAL
  • PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK  PEMILU
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK ADUAN DALAM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMPASAN BARANG BERHARGA DENGAN DISERTAI KEKERASAN
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UU NO.23 TH 2004 (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN)
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN
  • PENERAPAN ATAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID MALANG
  • PENERAPAN GANTI RUGI DALAM PERISTIWA PENGHINAAN
  • PENERAPAN PASAL 61 AYAT (2) & (3) UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS JALAN RAYA (STUDI DI POLRES SEMARANG JAWA TENGAH)
  • PENERAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
  • PENERAPAN SANGSI PIDANA DALAM UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PENERAPAN SANGSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
  • PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT
  • PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
  • PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
  • PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
  • PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI KENDAL
  • PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
  • PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SARANA KOMPUTER
  • PENERAPAN TEKNIK INTEROGASI PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLTABES YOGYAKARTA
  • PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TERHADAP PEMERINTAHAN DESA YANG STATUSNYA BERUBAH MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN BANDULAN MALANG)
  • PENERAPAN UNDANG-UNDANG SUBVERSI TERHADAP JUDI KUPON PUTIH (STUDI KASUS WILAYAH PN LAMONGAN)
  • PENGAKUAN TERDAKWA MERUPAKAN ALAT BUKTI UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERIL DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN PAMEKASAN)
  • PENGARUH GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP TIMBULNYA KRIMINALITAS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SURABAYA SELATAN)
  • PENGARUH KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MADIUN)
  • PENGARUH SANKSI PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEJAHTAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN
  • PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA BERSYARAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)
  • PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II MOJOKERTO)
  • PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BLORA
  • PENGKAJIAN ABORTUS PROVOKATUS DALAM ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
  • PENIPUAN TERHADAP CALON TENAGA KERJA “TINJAUAN HUKUM PIDANA & KRONOLOGI KASUS DI SLEMAN YOGYAKARTA”
  • PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN BARANG DALAM TINDAK PIDANA PERSEORANGAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SURABAYA)
  • PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK YATIM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
  • PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA MATI DALAM PERKARA PIDANA
  • PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN (SUATU STUDI KASUS)
  • PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN
  • PENUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH MENURUT KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA
  • PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH SEKTOR SWASTA YANG POTENSIAL MENUMBUHKAN DELIK KORUPSI
  • PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT2 TERLARANG DI KALANGAN ANAK SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN DI KAB JEPARA
  • PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
  • PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KODYA MALANG)
  • PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM CILACAP
  • PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN RAYA KHUSUSNYA KELEBIHAN MUATAN ORANG (SUATU STUDI DI WILAYAH HUKUM PONOROGO)
  • PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA KHUSUSNYA KELEBIHAN MUATAN ORANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PONOROGO)
  • PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO)
  • PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA
  • PENYERTAAN DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PN JAKARTA SELATAN)
  • PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG
  • PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN KUHAP
  • PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES PROBOLINGGO)
  • PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA  PIDANA (SUATU STUDI DI POLRESTA MALANG)
  • PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DIPOLRESTA MALANG)
  • PERAN ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL (BIDANG TERORISME) DI ASIA TENGGARA
  • PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANG-GULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN TERHADAP AGAMA
  • PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PERJUDIAN TOGEL DI KAB PACITAN JAWA TIMUR (HUKUM ACARA PERADILAN)
  • PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PELANGGARAN LALU LINTAS DI KAB. TEMANGGUNG PROP JAWA TENGAH
  • PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG
  • PERAN POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLRES BLORA
  • PERAN POLRI RESERSE DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI KEPOLISIAN RESERT JEPARA
  • PERAN RESERSE SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL
  • PERANAN ADVOKAT DALAM PROSES PEMBERIAN PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA
  • PERANAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN TRENGGALEK)
  • PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DI DIY
  • PERANAN BADAS DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI WILAYAH YOGYAKARTA
  • PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN PENYU DI KALIMANTAN TIMUR
  • PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK
  • PERANAN DAN UPAYA SATUAN RESERSE DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MOJOKERTO)
  • PERANAN DOKTER AHLI ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDUNG)
  • PERANAN DOKTER ILMU PENYAKIT JIWA DALAM PROSES PERADILAN UNTUK MENENTUKAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB (STUDI KASUS DI RSJ MALANG)
  • PERANAN FAKTOR NON YURIDIS DAN DIPERHATIKAN DALAM PENUNTUTAN KEJAHATAN PERIZINAN
  • PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
  • PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERKOTAAN (STUDI KASUS DI PN MALANG)
  • PERANAN HAKIM PENGAWAS & PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA
  • PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA
  • PERANAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCERAIAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA KAB BANTUL
  • PERANAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UU NO.23 THN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
  • PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (STUDI RSUD DR. SYAIFUL ANWAR KOTA MADYA MALANG)
  • PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA)
  • PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *