Skripsi Hukum [ Kode SP. 37] V Tahun 2015

HukumSkripsi Hukum [ Kode SP. 37] VProgram studi hukum yang memilki banyak ruang lingkup serta cabang ilmu seperti Hukum Perdata, Pidana, Agraria, Tata Negara dan lainnya. Hal tersebut terang saja menjadi kemudahan tersendiri saat penyusunan skripsi hukum.

Karena apa ? tentu saja dari ruanglingkup tersebut dapat ditarik tema yang akan dijadikan studi kasus untuk pembahasan pada skripsi hukum. Akan tetapi menyusun skripsi tanpa memiliki refrensi akan menjadi tingkat kesulitan tersendiri.

Menyadari hal tersebut di bawah ini kami sajikan Berbagai Refrensi Judul Contoh Skripsi Hukum yang dapat dipesan dengan mudah serta dapat diajadikan acuan tersendiri saat penyusunan Skrispi Hukum.

SOFT COPY KODE SP. 37 (PDF)

  • KEBERADAAN SKB 5 MENTERI DIBANDINGKAN DENGAN UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003 DAN UU HAM NO 39 TAHUN 1999
  • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAKAN PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN
  • KEJAHATAN PERDAGANGAN WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN PELANGGARAN HAM
  • KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN PADA TAWANAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HAM DAN KONVENSI JENEWA 1949
  • KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
  • KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KAB SAMOSIR
  • KEWAJIBAN DAN TANGGUN JAWAB PENANAM MODAL BERDASARKAN UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
  • KEWENANGAN DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA HUKUM ADAT BATAK TOBA
  • KINERJA BPN PROV SUMUT DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ATAS TANAH
  • LEGAL STANDING DALAM PENGUJIAN UU DI MKRI
  • LEMBAGA EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
  • MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH
  • MEKANISME PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA PERORANGAN DALAM PRAKTEKNYA DI BPR BANK PASAR KOTAMADYA MEDAN
  • MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN-KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
  • MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA GATT DAN WTO DITINJAU DARI SEGI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI
  • PASAR MODAL SEBAGAI SARANA PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN DAN ALTERNATIF SARANA INVESTIGASI BAGI MASYARAKAT (INVESTOR)
  • PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT SUZUKI FINANCE INDONESIA CAB LHOKSEUMAWE
  • PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAKAI JASA BIRO PERJALANAN PADA PT WINAYA TRAVEL SETELAH BERLAKUNYA UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • PELAKSANAAN SUNSET POLICY PAJAK TAHUN 2008
  • PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PNS KEPADA PARA AHLI WARIS KORBAN BENCANA ALAM TSUNAMI DI NAD
  • PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL
  • PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
  • PENCEMARAN LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN (SUATU PERSPEKTIF DARI EKOLOGI DAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
  • PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS DITINJAU DARI KUHP DAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
  • PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG MEREK MENURUT KONSEPSI UU MEREK
  • PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN MENURUT UU NO.9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
  • PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS
  • PENELANTARAN ISTRI OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENERAPAN HUKUMNYA
  • PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT
  • PENERAPAN KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN TEKNOLOGI KOMPUTER
  • PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BUMN DI PTPN IV MEDAN
  • PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN THE BASEL CORE PRINSIPLES FOR EFFECTIVE BANKING SUPERVISION
  • PENGGUNAAN BOM CLUSTER DAN KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITER DI TIMUR TENGAH
  • PENUNTUTAN PENGEMBALIAN TANAH YANG TELAH DIGANTI RUGI OLEH PT KWALA GUNUNG KEPADA MASYARAKAT MARIAH HOMBANG
  • PENYALAHGUNAAN HAK ATAS BENDA JAMINAN YANG DIKAITKAN DENGAN GADAI
  • PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH APARAT POLRI
  • PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR
  • PERAN BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROP SUMUT DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMUT
  • PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
  • PERAN PEMERINTAH DAERAH KAB BENER MERIAH DALAM PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
  • PERAN PPNS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
  • PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN (PERSONAL GUARANTEE) DI DALAM PERMOHONAN PERKARA PAILIT
  • PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI DALAM PROSES PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT
  • PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
  • PERANAN IKAPI DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU
  • PERANAN KPAI MENURUT UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
  • PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT
  • PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
  • PERANAN PENANAMAN MODAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KAB SIMEULUE
  • PERANAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI PENUNTUT DALAM SISTEM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT
  • PERANAN VISUM ET REFERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
  • PERBANDINGAN PENGALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS SECARA PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA DAN MENURUT UU HAK CIPTA
  • PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN PERMENKOMINFO NO 8 TAHUN 2006
  • PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DALAM PRAKTEK STANDARD CHARTERED BANK DI MEDAN
  • PERJANJIAN TUKAR-MENUKAR (BARTER) TANAH HAK MILIK
  • PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN PADA PIHAK LAIN (OUTSOURCING) DALAM UU
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK PADA PT PLN WILAYAH SUMUT CAB MEDAN
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG TERKENAL ASING DARI PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI SUMUT
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERKEBUNAN
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN
  • PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
  • PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PAEDOFILIA DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP
  • PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWAS TERHADAP PENGELOLAAN SUATU YAYASAN MENURUT UU NO 16 TAHUN 2001
  • PERTANGGUNJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API TANPA PROSEDUR
  • PROSES PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
  • PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN TNI
  • RESIKO HUKUM YANG TERJADI DI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROP SUMUT
  • SUATU KAJIAN TENTANG SIFAT-SIFAT DAN KARAKTERISTIK PERJANJIAN FRANCHISE
  • TA_SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS PADA RSU DR PIRNGADI KOTA MEDAN
  • TANGGUNG GUGAT PT PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN YANG DITIMBULKAN AKIBAT PEMADAMAN ALIRAN LISTRIK
  • TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
  • TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM HAL TERHADI KEGAGALAN BANGUNAN DI DALAM KONTRAK KONSTRUKSI
  • TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PENYAMPAIAN PROSPEKTUS DI PASAR MODAL
  • TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI WILAYAH PERAIRAN SELAT MALAKA
  • TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO MANDIRI
  • TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM JUAL BELI SOFTWARE SECARA ELEKTRONIK
  • TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI ANTARA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK WILAYAH III SUMBAGUT DENGAN KONSUMEN
  • TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMILIKAN RUMAH ANTARA CONOCOPHILIPS INDONESIA INC LTD DAN KARYAWANNYA
  • TINJAUAN JURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PASAR MODAL
  • TINJAUAN JURIDIS DAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CAB MEDAN
  • TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN (STUDI PADA POLTABES MEDAN)
  • TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN UU NO 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • TINJAUAN PROSES PEMBUKTIAN KEBENARAN DASAR PENGUASAAN TANAH DALAM PENDAFTARAN KONVERSI HAK ATAS TANAH EX-HUKUM ADAT
  • TINJAUAN TERHADAP MANFAAT ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG KPR PADA BANK (PT BANK CENTURY, TBK)
  • TINJAUAN YURIDIS BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA DEWAN KOMISARIS MENURUT UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
  • TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI BENDA SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN FIDUSIA MENURUT UU.42 TAHUN 1999
  • TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN HAKIM AD HOC DI PENGADILAN NIAGA
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM KUHP DAN LUAR KUHP
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR YANG MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL DI INDONESIA
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSEDUR KEPABEAN DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR BARANG DI PELABUHAN BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN RUU KUHP INDONESIA
  • TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PERWAKAFAN TANAH MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
  • TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH BERDASARKAN KEPPRES NO 55 TAHUN 1993
  • TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE BERDASARKAN UU TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI PENGATUR ARUS PEMBAYARAN UANG GIRAL PADA PT BRI CAB KISARAN
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KONTRAK BAGI HASIL DALAM INDUSTRI PERMINYAKAN
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK (ADOPTIE) WNI OELH WNA
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN INSTRUMEN GUGATAN CLASS ACTION DALAM PROSES GANTI RUGI KASUS-KASUS KORUPSI DI INDONESIA
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM
  • TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PERUSAHAAN PEMASANG IKLAN BERKAITAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN KONSUMEN
  • UPAYA BANK DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN TERJADINYA KREDIT MACET
  • UPAYA BANK DALAM MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN
  • UPAYA BANK MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH
  • UPAYA KEPOLISIAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PROSTITUSI
  • URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA – SINGAPURA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
  • DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS DALAM UU NO 40 TAHUN 2007
  • EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA CAMBUK TERHADAP PELANGGARAN QANUN DI BIDANG SYARIAT ISLAM DI WILAYAH HUKUM KOTA MADYA BANDA ACEH, NAD
  • EKSISTENSI DARI KEBERADAAN UU DESAIN INDUSTRI NO.31 TAHUN 2000 SEBAGAI PROTEKSI DI SEKTOR PERDAGANGAN
  • EKSISTENSI HAK ULAYAT DALAM PEMAHAMAN DAN SIKAP MASYARAKAT DI KEC PANGURURAN BUHIT KAB SAMOSIR, DIKAITKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1968
  • EKSISTENSI LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA LATIFUNDIA DAN ABSENTEE
  • EKSISTENSI MPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
  • EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA WANITA
  • FUNGSI LEMBAGA JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
  • FUNGSI LEMBAGA PENYANDERAAN DALAM SISTEM PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PAJAK
  • GANTI RUGI PENGIRIMAN WESEL POS PADA PT POS INDONESIA (PERSERO)
  • HUBUNGAN ANTARA SISTEM PEMILIHAN UMUM DENGAN JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK DI DPRD KOTA MEDAN
  • HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENJAMIN DENGAN PIHAK PEMBERI KREDIT KEPADA UKM DI KOTA MEDAN
  • HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) DALAM HUKUM PIDANA DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK
  • HUKUM WARIS ADAT (STUDI KASUS DI KAB NIAS)
  • IMPLEMENTASI KEWENANGAN MK DALAM MENGUJI UU TERHADAP UUD 1945
  • IMPLEMENTASI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
  • IMPLEMENTASI SURAT PENETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA
  • KEABSAHAN DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DENGAN DIGITAL SIGNATURE MELALUI ELECTRONIC

Incoming search terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *