Skripsi Hukum [ Kode SP. 37] III Tahun 2015

HukumSkripsi Hukum [ Kode SP. 37] IIIProgram studi hukum yang memilki banyak ruang lingkup serta cabang ilmu seperti Hukum Perdata, Pidana, Agraria, Tata Negara dan lainnya. Hal tersebut terang saja menjadi kemudahan tersendiri saat penyusunan skripsi hukum.

Karena apa ? tentu saja dari ruanglingkup tersebut dapat ditarik tema yang akan dijadikan studi kasus untuk pembahasan pada skripsi hukum. Akan tetapi menyusun skripsi tanpa memiliki refrensi akan menjadi tingkat kesulitan tersendiri.

Menyadari hal tersebut di bawah ini kami sajikan Berbagai Refrensi Judul Contoh Skripsi Hukum yang dapat dipesan dengan mudah serta dapat diajadikan acuan tersendiri saat penyusunan Skrispi Hukum.

SOFT COPY KODE SP. 37 (PDF)

  • PEMBUKTIAN PENDANAAN TERORISME BERDASARKAN UU NO.25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (FINANCING OF TERROTISM REVERSE MONEY LAUNDERING), 09
  • KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA PERBANKAN SYARIAH YANG MENGGUNAKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, 09
  • ASPEK PEMBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR PENGHINAAN (ANALSIS KASUS GUGAT HJ. IWAH SETAWATY MELAWAN MAJALAH BERITA MINGGUAN GARDA), 09
  • EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 99
  • IMPLIKASI PENGATURAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DALAM SATU KONTRAK TURNKEY TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING PTX, 09
  • CURATELE (PENGAMPUAN) SUATU ANALISIS ATAS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel DAN NOMOR 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel), 09
  • PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN SEBAGAI PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT DI PENGADILAN (STUDI KASUS UJIAN NASIONAL, PERUBAHAN SISTEM TRANSAKSI DAN TARIF TOL, PRAPERADILAN SOEHARTO DAN JUDUCIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004), 09
  • ASPEK HUKUM PERJANJIAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SEWA GUNA USAHA DAN PEMBIAYA KONSUMEN (PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSEMEN PT.HD FINANCE), 09
  • YURISDIKSI BERDASARKAN CONVENTION ON CYBERCRIME, 09
  • ANALISIS PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR P.T.ASTRA SEDAYA FINANCE, 09
  • PERMOHONAN WALI ADHOL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL NOMOR 08/Pdt.P/2008/PA.TG, NOMOR 10/Pdt.P/2007/PA.TG DAN NOMOR 11/Pdt.P/2007/PA.TG), 09
  • PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK PENERBIT KARTU KREDIT (STUDI KASUS: IMPLEMENTASI PADA PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk), 09
  • KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK, 09
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  • ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN APOTEKER DI KLINIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN, 09
  • ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA, 09
  • PEMBUKTIAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/G/2008/PTUN.JKT), 09
  • BENTURAN KEPENTINGAN DALAM KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT ANALISA PUTUSAN SIDANG PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT TODUNG MULYA LUBIS, 09
  • PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09
  • PENGATURAN PERKAWINAN DAN PENCERAIAN BAGI ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09
  • UPAYA HUKUM TERPIDANA DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADI ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS: TERPIDANA IMAM CHAMBALI JOMBANG 2008), 09
  • HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AUSTRALIA FAMILY LAW ACT 1975 (SUATU PERBANDINGAN), 09
  • LARANGAN PEMEGANG SAHAM PURA-PURA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA, 09
  • ANALISIS HUKUM AKUISISI PERUBAHAN TERBUKA DAN PERUSAHAAN TERTUTUP (STUDI KASUS PT.BUMI RESOURCES TBK TERHADAP PT. DARMA HENWA TBK, PT. FAJAR BUMI SAKTI DAN PT PENDOPO ENERGI BATUBARA), 09
  • ANALISIS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA (JOINT OPERATING AGREEMENT) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA ANTARA X DAN Y), 09
  • DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI INVESTASI USAHA DI BIDANG PERIKANAN (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : PER.05/MEN/2008), 09
  • ANALISIS YURIDIS PERNJANJIAN KERJA DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PEREMPUAN DIFASILITASI OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS), 09
  • PENGATURAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI BURUH/PEKERJA (STUDI KASUS DI BEBERAPA PERUSAHAAN), 09
  • ANALISIS KLAUSULA CESSIE SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN HASIL JALAN TOL, 09
  • PENGECUALIAN JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIK RUMAH SEDERHANA PADA BANK TABUNGAN NEGARA, 09
  • ANALISIS  PERJANJIAN DISTRIBUTOR ANTARA PT.X DENGAN PT.Y DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN INDONESIA, 09
  • BENTURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PIUTANG BANK BUMN (ANALSIS PENYELESAIAN PIUTANG BANK MANDIRI), 09
  • SAAT LAHIRNYA PERIKATAN PADA JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM (studi kasus pada situs www.yesasia.com), 09
  • PENGGUNAAN BARANG BUKTI DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI PENGEDAR ATAU PEMAKAI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA, 09
  • IMPLEMENTASI KETENTUAN PERSAINGAN CURANG MENURUT KONVENSI PARIS DALAM UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK, 09
  • PRESS RELEASE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS: PUTUTSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 805/PID/B/2006/JKT.TIM.), 09
  • DISTRIBUSI PASOKAN FILM PADA PENYELENGGARAAN USAHA PERBIOSKOPAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK DIPRERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN, 09
  • KONTRAK VERSUS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS: ANALISIS PENGECUALIAN HAK MEMESAN SAHAM TERLEBIH DAHULU DALAM EKSEKUSI GADAI SAHAM, 09
  • PELAPORAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN PADA CATATAN SIPIL DKI JAKARTA SERTA KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI (ANALISIS TANDA BUKTI LAPORAN PERKAWINAN CAMPURAN INTERNASIONAL NOMOR 132/KHS/AI/2009/2009), 09
  • ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM SURAT PENAWARAN PEMBERIAN KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK X (PERSERO), TBK, 09
  • ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. DITINJAU DAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  • PROSEDUR PERCERAIAN DAN AKIBATNYA YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU), 09
  • PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM PROSES PENERBITAN KARTU KREDIT SYARIAH (DIRHAM CARD) OLEH BANK DANAMON SYARIAH DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERLINDUNGAN, 09
  • ANALISIS TERHADAP JUAL-BELI CAKRAM KERAS (MEDIA PENYIMPANAN DATA) BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
  • PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM PERSPEKTIF ASEAN, 09
  • ATRIBUT PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP NEGARA ATAS TINDAKAN INDIVIDU NON-NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN BOSNIA v.SERBIA, 09
  • PEMBUKTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA KASUS GUGATAN NEGARA TERHADAP SOEHARTO DAN YAYASAN SEPERSEMAR, 09
  • PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIN DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 30/PDT.G/2007/PN.JKT.UT), 09
  • PEMBUKTIAN SENGKETA PATEN METODE BISNIS DI PENGADILAN NIAGA : STUDI KASUS PEMBATALAN PATEN SISTEM DAN METODE UNTUK PEMBAYARAN PENJUALAN TIKET MELALUI FASILITAS ON-LINE PERBANKAN OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), 09
  • ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  • PEMBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK (STUDI TENTANG PUTUSAN NO.82/B/201/PT TUN JKT, 09
  • PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  • ANALISIS PELANGGARAN PATEN PRODUK DALAM KASUS RUBIK’S CUBE, 09
  • PENILAIAN JUDEX JURIST TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI YANG DIMOHONKAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: KORUPSI TERHAKWA ECW.NELOE, NURDIN HALID DAN FADHILLAH BUDIONO), 09
  • PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH PENYIDIK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TINJAUAN TERHADAP PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI), 09
  • PELAKSANAAN HAK ASUS ANAK ATAS PENETAPAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan No. 946/Pdt.P/1998/PN.Sby) ,09
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN (STUDI KASUS: PENGADUAN PARA PEMBELI PERUMAHAN BII RESIDENCE KE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROPINSI DKI JAKARTA), 09
  • PENANGANAN BENDA SITAAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DILINDUNGI, 09
  • HAK SIAR DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA DAN PERSAINGAN USAHA: ANALISA PUTUSAN KPPU No.3/KPPU-L/2008 TENTANG KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF BARCLY’S PREMIER LEANGUE OLEH ASTRO GROUP, 09
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SUATU PRODUK BARANG/JASA YANG DILETAKKAN DENGAN BARANG / JASA LAINNYA DITINJAU DARI PRAKTEK NIAGA NEGATIF DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.CITRA VAN TITIPAN KILAT (PT.CV TIKI) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  • PENANGANAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA, 09
  • PERBANDINGAN YURIDIS PENGATURAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN DI BELANDA, 09
  • ANALISA HUKUM KEBERADAAN KUASA MUTLAK DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 261/PDT.G/2005/PNCBN),09
  • KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI BANK YANG BERBENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH, 09
  • PERBANDINGAN BENTUK PENGUSAHA PERTAMBANGAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09
  • PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PERKASSA, 09
  • DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, 09
  • PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN BANK GAGAL (STUDI KASUS: PT. BANK CENTURY, Tbk),09
  • TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK ATAS OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS: PT KIMIA FARMA TAHUN 2001), 09
  • TINJAUAN YURIDIS : PERBANDINGAN TENTANG ASPEK INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA ANTARA UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN & UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09
  • ANALISA HUKUM PEMBANDINGAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BADAN USAHA KOPERASI DENGAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS, 09
  • TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG, 09
  • PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM AKSI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM MELALUI PASAR MODAL, 09
  • PELANGGARAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK BERBAHAYA SEBAGAI KEMASAN MAKAN DAN MINUM, 08
  • ANALISIS LEMBAGA KEKUASAAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002, 08
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus Ny. Supartini VS Bank Syariah Mandiri, Putusan Mahkamah Angung Nomor: 199 K/Pdt/2005), 09
  • AKIBAT HUKUM WANPRESTASI REKSADANA DIKAITKAN
  • ANALISIS HUKUM MENGENAI PENERAPAN KETENTUAN PAJAK PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT
  • ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN GO PRIVATE
  • ANALISIS HUKUM TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMATERA UTARA
  • ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN
  • ANALISIS KAUSALITAS ANTARA INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN
  • ANALISIS MENGENAI SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA
  • ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA YANG BERSIFAT ANANARKI
  • ANALISIS TERHADAP PEMBELIAN KEMBALI (BUY BLACK) SAHAM BUMN MELALUI PASAR MODAL
  • ANALISIS YURIDIS STRAF MINIMUM RULES
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA MACET DALAM PRAKTIK
  • ASPEK GLOBALISASI PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
  • ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI
  • ASPEK YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN PT. PLN (PERSERO) WIL. SUMUT DENGAN CV. YAPINDO
  • BENTUK-BENTUK CSR SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS TERHADAP MASYARAKAT
  • BUYBACK (PEMBELIAN KEMBALI SAHAM ) SEBAGAI PERLINDUNGAN MODAL DAN KEKAYAAN PERSEROAN TERBATAS
  • CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG DILAKUKAN PT. PERTAMINA EP FIELD PANGKALAN SUSU TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR
  • EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA GUNA MENDUKUNG PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KERJA
  • FUNGSI DAN PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 2002
  • HAK PEMELIHARAAN DAN KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA BINJAI
  • KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL (ADOPSI ILEGAL)
  • KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENERIMA GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
  • KAJIAN UNDANG-UNDANG MONEY LAUNDERING
  • KEDUDUKAN, PENGATURAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH UDARA DAN RUANG ANGKASA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI NEGARA KHATULISTIWA
  • KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • LEMBAGA TRUSTS DI INDONESIA
  • PELAKSANAAN ANALISIS TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN HUTANG DALAM KAITANNYA
  • PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MEDAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG DALAM LALU LINTAS PENGANGKUTAN DARAT
  • PELAKSANAAN EKSEKUSI SITA JAMINAN DALAM PROSES PERADILAN MENURUT RBG
  • PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
  • PELAKSANAAN PERDAGANGAN ALAT-ALAT BERAT DAN MEKANISME PEMBAYARAN PADA PT UNITED TRACTORS
  • PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN OTOMOMI DAERAH
  • PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN
  • PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN AKIBATNYA DALAM PERADILAN PIDANA
  • PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN RISIKO KREDIT
  • PENERAPAN NORMA DASAR HUKUM INTERNASIONAL UMUM
  • PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL MELALUI MEKANISME EKSTRADISI ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
  • PENGARUH ASEAN CHARTER (PIAGAM ASEAN) TERHADAP YURISDIKSI NEGARA ANGGOTANYA
  • PENGELOLAAN LIKUIDITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
  • PENGGUNAAN BOM CLUSTER PADA AGRESI MILITER ISRAEL KE PALESTINA TAHUN 2009 DITINJAU DARI STATUTA ROMA DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
  • PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH
  • PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
  • PERAN UNICEF DALAM IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK PBB DI INDONESIA
  • PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2009
  • PERANAN UNESCO TERHADAP PENGKLAIMAN  BUDAYA TIDAK BERWUJUD DAN PENERAPAN HUKUMNYA  DI INDONESIA
  • PERANAN WAKIL PIALANG BERJANGKA DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA
  • PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  • PERKEMBANGAN PIDANA PENJARA DARI KUHP KE KONSEP KUHP BARU
  • PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PRAKTIK PEMBAJAKAN LAGU DAN MUSIK DENGAN FORMAT MP3
  • PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP IKLAN DI TV
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAU PIHAK KETIGA DALAM LAPORAN KEUANGAN MENYESATKAN DI PASAR MODAL
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL APABILA EMITEN GAGAL BAYAR (DEFAULT) DI DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  INVESTOR DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR DALAM SEWA BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 1999
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN DAN PENJUALAN SENJATA API SERTA AMUNISI ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL KACA FILM MEREK PALSU
  • PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK
  • TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENJAMIN DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
  • TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBUKA DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE
  • TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
  • TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAAN ANGKUTAN BARANG TERHADAP BARANG KIRIMAN
  • TATA CARA MASUKNYA PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM SUATU SENGKETA TATA USAHA NEGARA
  • TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN
  • TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
  • TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEORANG AYAH KEPADA ANAK KANDUNG DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL
  • TINJAUAN ATAS PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DALAM PERSPEKTIF UU PERS
  • TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN DISTINCTION PRINCIPLE DALAM PERANG MODEREN
  • TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS
  • TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH BERDASARKAN PBI NO.77PBI2995 JO. NO. 1010PBI2008 DIKAITKAN DENGAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM
  • TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
  • TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI
  • TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINIL TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA ANAK TANJUNG GUSTA (MEDAN)
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSFEKTIF UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)HERZIENING YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA
  • TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 63 TAHUN 2008
  • TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KIMPRASWIL KABUPATEN TOBA SAMOSIR DENGAN CV. BAGAS BELANTARA (STUDI KASUS PADA CV. BAGAS BELANTARA)
  • TINJAUAN YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN
  • TINJAUAN YURIDIS TENTANG ABORSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
  • TINJAUAN YURIDIS TENTANG REKSADANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI BAGI INVESTOR
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN UANG MELALUI REKENING BANK DENGAN SARANA INTERNET
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI PASAR TRADISIONAL
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DAN KAITANNYA DENGAN BANK SYARIAH
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFIKING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL
  • TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET
  • TINJAUAN YURIDIS WARALABA (FRANCHISE) SEBAGAI PERJANJIAN INNOMINAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA
  • TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008
  • TUGAS POKOK BAPPEDA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
  • ANALISA KASUS TINDAK PIDANA MEMBERIKAN IJAZAH TANPA HAK
  • ANALISA PIDANA HUKUM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA
  • ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT BANK MANDIRI
  • ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN DALAM MENGGANDAKAN REKENING BANK
  • ANALISIS KRIMINOLOGI DAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
  • ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN TERHADAP ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI TAKAFUL DI KOTA MEDAN.p
  • ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LISTRIK
  • ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO.40 TAHUN 2007
  • ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL BANK DENGAN JAMINAN FIDUSIA
  • ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMELIHARAAN TANAMAN KELAPA SAWIT ANTARA UD RAP MARULI DENGAN PTPN IV UNIT KEBUN GUNUNG BAYU
  • ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI MULTILEVEL MARKETING
  • ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KARTU ATM (STUDI KASUS DI BANK BNI 1946 CAB PEKANBARU)
  • ASPEK HUKUM SECONDARY MORTAGE FACILITY (SMF) DALAM RANGKA SEKURITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH PERBANKAN
  • ASURANSI KECELAKAAN DIRI TERHADAP WISATAWAN DI DAERAH OBJEK WISATA
  • CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) YANG DILAKUKAN BANK SUMUT KEPADA MASYARAKAT SEKITARNYA
  • DISKRESI KEPOLISIAN RI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *