Skripsi Hukum [ Kode SP. 37] II Tahun 2015

HukumSkripsi Hukum [ Kode SP. 37] II ~Program studi hukum yang memilki banyak ruang lingkup serta cabang ilmu seperti Hukum Perdata, Pidana, Agraria, Tata Negara dan lainnya. Hal tersebut terang saja menjadi kemudahan tersendiri saat penyusunan skripsi hukum.

Karena apa ? tentu saja dari ruanglingkup tersebut dapat ditarik tema yang akan dijadikan studi kasus untuk pembahasan pada skripsi hukum. Akan tetapi menyusun skripsi tanpa memiliki refrensi akan menjadi tingkat kesulitan tersendiri.

Menyadari hal tersebut di bawah ini kami sajikan Berbagai Refrensi Judul Contoh Skripsi Hukum yang dapat dipesan dengan mudah serta dapat diajadikan acuan tersendiri saat penyusunan Skrispi Hukum.

SOFT COPY KODE SP. 37 (PDF)

  • PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL DI KOTA SURAKARTA, 07
  • PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS SERTIFIKAT LISENSI PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK DI HOTEL AGAS SURAKARTA,06
  • PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN DI MAHKAMAH AGUNG,06
  • TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV) DENGAN FREMANTLE MEDIA DALAM PROSES PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM “TOUCH THE CAR”(DOUBLE CHALLENGE)
  • TINDAKAN APARAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA
  • VALIDITAS PERATURAN DAERAH BERKAITAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG YANG MENJADI LANDASAN PEMBENTUKANNYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM
  • TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1241/MENKES/SK/XI/2004 TENTANG PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI DI PT ASKES (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA)
  • PROSES VERIFIKASI GSP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE) SURAT KETERANGAN ASAL FORM A PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA
  • ANALISIS MENGENAI BEDAH PLASTIK BERDASARKAN ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BEDAH PLASTIK “Ny.P” OLEH “dr. W” DI RUMAH SAKIT UMUM BANDUNG),06
  • KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN WARALABA DI OUTLET KEBAB TURKI BABA RAFI CABANG SURAKARTA
  • EFEKTIFITAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA
  • IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA
  • ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 TENTANG PENCABUTAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM
  • STUDI TENTANG PROSEDUR PENERBITAN AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA,07
  • STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM,06
  • KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAKAN PIDANA PENCURI TANAMAN JENIS ANTHURIUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGEGRI KARANGANYAR)
  • ANALISIS DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI RANTAU DENGAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 12 K/PID/2003)
  • ANALISIS DASAR PEMIKIRAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TABEL BESARAN DENDA HASIL KESEPAKATAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO)
  • EKSISTENSI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN
  • PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 (STUDI KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA TAHUN 2007)
  • PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA )
  • KAJIAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN PENGUPAHAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN KAWIN
  • PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN SUKOHARJO
  • PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP ICRC (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN I 1977)
  • KAJIAN YURIDIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG BERPOTENSI TINDAK PIDANA
  • PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH di KABUPATEN SRAGEN
  • UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITAS BAGI KORBAN PERADAGANGAN ANAK PEREMPUAN DENGAN TUJUAN UNTUK DILACURKAN DI SURAKARTA, 07
  • PENGARUH PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEWENANGAN BANK INDONESIA DI BIDANG PENGAWASAN PERBANKAN,08
  • TINDAKAN PLAGIARISME DALAM TAYANGAN TELEVISI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA,09
  • GUGATAN GANTI RUGI ATAS KORBAN PENGGUSURAN OLEH PEMERINTAH ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH),09
  • HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERMASALAHAN DALAM POLIS ASURANSI JIWA BERINVESTASI “KADO”, 08
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA NOMOR 19/KPPU-L/2007 TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 BERKAITAN DENGAN PERSOKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI KEGIATAN USAHA PESAINGNYA YANG DILAKUKAN OLEH EMI SOUTH EAST ASIA, 09
  • ANALISIS YUTIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN : STUDI PERJANJIAN KREDIT PT.BANK X,08
  • PENGAWASAN DALAM PENCIPTAAN PEMILU YANG LANGSUNG UMUM BEBAS RAHASIA JUJUR DAN ADIL,09
  • IMPLEMENTASI DAFTAR NEGATIF INVESTASI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK: STUDI PADA PT. INDOSAT TBK – QTEL, 09
  • PEMBATALAN PERJANJIAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, 08
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DERIVATIF,09
  • ANALSIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK Y,09
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN OBAT-OBATAN ATAS INFORMASI OBAT YANG BEREDAR LUAS DI PASARAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN: STUDI KASUS TIGA MEREK OBAT PENGHILANG GEJALA FLU, 08
  • ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA STUDI KASUS PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO),09
  • ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMU (INITIAL PUBLIC OFFIRING/IPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk.),09
  • PERBEDAAN PROSES PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK SEBELUM DAN SESUDAH PERMA NO.1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERAHADAP PUTUSAN BPSK, 09
  • PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG, 08
  • KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA), 08
  • PENUNDAAN EKSEKUSI DENGAN ALASAN ADANYA PERKARA LAIN YANG SALING BERKAITAN DAN PUTUSAN PERKARA TERSEBUT BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP, 09
  • PEMERIKSAAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK-HAK WARGA NEGARA,09
  • ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KEWAJIBAN MEMBERIKAN LAHAN DAN PEMBATASAN HARGA DI DALAM PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERPASARAN SWASTA DI DKI JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTRK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT,09
  • DUGAAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN OLIGOPOLI PADA PENYELENGGARAAN KEDELAI IMPOR, 08
  • PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 258/Pdt.G/2008/PA.JT DAN NOMOR 02/Pdt.P/2007/PA.JT,09
  • DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM JASA PELAYANAN TAKSI DI BATAM, 09
  • ANALISIS MENGENAI PENGARUH KENDALA PENGADAAN TANAH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI: ANALISA KASUS PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CINERE-JAGORAWI OLEH PT.X ,09
  • PERIZINAN PENANAMAN MODAL: STUDI DI PRVINSI DKI JAKARTA, 09
  • PENYALAHGUNAAN SHORT SELLING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN EFEK, ANALISIS KASUS : THE BLACKSTONE GROUP DAN ADS CORP. MELAWAN PAUL BERLINER, 09
  • AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA SEBAGAI DISTRIBUTOR MAKANAN OLAHAN DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA, 09
  • PENETAPAN PKPU YANG MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASAI OLEH KREDITOR LAIN ATAS PT. ARGO PANTES Tbk., 08
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMANFAAT JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI KASUS : KELALAIAN PELAKU USAHA PEMBESARAN ALAT VITAL PRIA DI MENTENG), 09
  • ANALISIS PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) OLEH PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA DALAM STUDI KASUS TRANSAKSI SAHAM PT. SUGI SUMAPERSADA Tbk DAN PT ARONA BINASEJATI Tbk,09
  • PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN AGUNAN BERUPAN TANAH (STUDI KASUS BANK X), 09
  • ANALISA YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN SUNSET POLICY BERDASARKAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007,09
  • DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM USAHA ASURANSI JIWA,08
  • PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,09
  • PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) YANG DILAKUKAN OLEH WARGA MASYARAKAT DI INDONESIA, 09
  • ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA MENURUT PP NO. 42 TAHUN 2007 MENGENAI WARALABA (STUDI PADA PT.X DAN PT.CAHAYA HATINDO), 09
  • PENARIKAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
  • ANALISIS ASPEK LEGALITAS TRANSAKSI EFEK SHORT-SELLING PADA MASA KRISIS KEUANGAN (STUDI KASUS: PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 8-10 OKTOBER 2008 DISEBABKAN PENURUNAN HARGA SECARA TAJAM TERKAIT INDIKASI SHORT-SELLING),09
  • PEREDARAN PRODUK PERMEN IMPOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PEREDARAN PRODUK PERMEN WHITE RABBIT),09
  • ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMUM (INITIAL PUBLIC OFFERING/IPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk. ), 09
  • TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (STUDI KASUS: ANALISA PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 06/Pid/Prap/2008/PN Jkt-Sel TENTANG PENANGKAPAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN ATAS AL AMIN NASUTION OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI),09
  • TUGAS BANK INDONESIA UNTUK MENGATUR DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR),09
  • MERGER BANK CIMB NIAGA DENGAN BANK LIPPO SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN SINGLE PRESENCE POLICY DI INDONESIA, 08
  • DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN – PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA DALAM PENETAPAN HARGA OBAT GENETIK,08
  • PENERAPAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAD DALAM PUTUSAN HAKIN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA PERDATA REGISTER NOMOR:89/PDT.G/2005/PN.TNG.), 09
  • PELAKSANAAN KEBIJAKAN LAYANAN SYARIAH (OFFICE CHANNERLING) PADA BTN UNIT USAHA SYARIAH (UUS), 09
  • PENCATATAN SAHAM LEWAT BELAKANG (BACKDOOR LISTING) DENGAN CARA MELAKUKAN AKUISISI (STUDI KASUS: AKUISISI) PT FATRAPOLINDONUSA INDUSTRI TBK. OLEH TITAN INTERNATIONAL CORP.SDN.BHD), 08
  • HUKUM YANG HIDUP (LIVING LAW) DALAM MASYARAKAT LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI SWASTA DALAM KAITAN DENGAN PENGGUNAAN FREKUENSI TELEVISI, 09
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08
  • ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA INTERNET PT. FIRST MEDIA, TBK, 08
  • METODE REASURANSI QUOTA SHARE TREATY DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN, 09
  • PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG TELEKOMUNIKASI: Studi Tentang Investasi Qatar Telecom (Qtel) di Indonesia, 09
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA KEPELABUHANAN UNTUK KAPAL DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENGENAAN PPN KEPADA PT.TPS), 08
  • PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH SEBAGAI MEDIATOR (STUDI KASUS: MEDIASI ANTARA WARGA DESA GIRIASIH KEC. BATUJAJAR KAB. BANDUNG BARAT DENGAN PT. CENTRAL TEXINDO PT.CENTRAL MULYA CITANITINDO, DAN PT.SINAR MAKIN MULYA2, TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISA PROSES PRODUKSI YANG DIBUANG KE SUNGAI CIPEUSING),09
  • PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, 09
  • TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NAHKODA DALAM PENGANGKUTAN BARANG,08
  • KEMERDEKAAN NEGARA KOSOVO DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL, 08
  • EKSEPSI TERHADAP GUGATAN YANG BERSIFAT PREMATUR DALAM HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS: GUGATAN CITIZEN LAWSUIT GERAKAN RAKYAT PENYELMAT BLOK CEPU), 09
  • ANALISIS KEMUNGKINAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI ANTARA PT TELEKOMUNIKASI SELULER DAN PT. NATRINDO TELEPON SELULER, 08
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU SEBAGAI SATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UUPK (Studi Kasus: Pembataan Klausula Baku pada Tiket Maskapai Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), 09
  • STATUS PERSONAL SPV DALAM KASUS PENERBITAN SURAT UTANG PIUTANG PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk. (PUTUSAN PENGADILAN BENGKALIS NOMOR 05/0DT.G/2003/PN.BKS),08
  • PERANAN KANTOR PERWAKILAN INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA WANITA, 08
  • LEGALITAS STANDING DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KETIADAAN NORMA DALAM PERKARA PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 10/PUU-VI/2008, 09
  • KETERBUKAAN INFORMASI PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM OLEH CALON EMITEN DI TENGAH MASALAH PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ANAK PERUSAHAAN : STUDI KASUS PENAWARAN UMUM P.T. BAYAN RESOURCES, Tbk., 09
  • GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA, 09
  • KAJIAN TERHADAP POSISI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958, 08
  • ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENAMBAHAN FASILITAS KREDIT (rEFINANCING) SEBAGAI ADDENDUM PERJANJUAN KREDIT MODAL KERJA, 09
  • PENITIPAN KOLEKTIF PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING), 08
  • TANGGUNG JAWAB PERDATA BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT (STUDI KASUS MESDIWANDA SITEPU MELAWAN BIDAN HERAWATI, RUMAH SAKIT PASAR REBO, DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA), 09
  • KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM,09
  • PENGGUNAAN PASAL INKONSTITUSIONAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1411/PID.B/2006/JKT.PST), 09
  • ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBONCENGAN KETENARAN MEREK ASING TERKENAL UNTUK BARANG YANG TIDAK SEJENIS (KASUS MEREK INTEL CORPORATION LAWAN INTEL JEANS), 09
  • UNIFIKASI KEBIASAAN (CUSTOM) INTERNASIONAL MENGENAI DOCUMENTARY CREDIT DI DALAM UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTERY CREDIT 600 TAHUN 2007, 09
  • RESTRUKTURISASI UTANG DENGAN POLA KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM (DEBT EQUITY SWAP) STUDI KASUS PKPU PT ARGO PANTES Tbk. DAN PT SEKAR LAUT TBK,09
  • EKSISTENSI WEWENANG PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PADA LEMBAGA KEJAKSAAN RI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 09
  • KEWAJIBGAN DIVESTASI PADA PENANAMAN ASING DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM (Studi Kasus Perjanjian Kontrak Karya Antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia), 08
  • LEMBAGA HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI PRAPERADILAN DALAM RUU KUHP (SUATU PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA), 09
  • TINJAUAN TERHADAP HARTA BERSAMA (SYIRKAH) SUAMI ISTERI DALAM HAL PERMOHONAN SITA MARITAL (MARITALE BESLAAG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NO. 549/Pdt.G/2007/IPA. JP), 09
  • GUGATAN INTERVENSI DALAM PERKARA KEBERATAN DI PENGADILAN NEGERI ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN NEGERI ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, 08
  • PELAKSANAAN PASAL 46 (1) UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK INDONESIA (STUDI KASUS ATAS NAMA TERSANGKA BURHANUDDIN ABDULLAH), 09
  • PATOKAN PEMINDANAAN PUTUSAN HAKIM SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK KEADILAN, 09
  • PENUNDAAN PELAKSAAN KEPUTUSAN TENDER DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PTUN JAKARTA (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 167/G/2007/PTUN.JKT), 09
  • WANPRESTASI DALAM PERJAJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN BANGUNAN/JASA (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DI MERAUKE),09
  • SYARAT-SYARAT PEMBERIAN KUASA DITINJAU DARI SEGI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS NO. 316/PDT.G/PN.JKT. PST ANTARA PT. MANGGALA DWI LESTARI DENGAN PT. ASURANSI PRIMA PERKASA INTERNASIONAL), 09
  • PEMERINGKATAN EFEK TERHADAP REKSADANA PENDAPATAN TETAP, 08
  • PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2003 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT (Studi Kasus Put.PN.Jkt.Pst: No. 1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst) a.n Terdakwa CAPT. TARCISIUS WALLA alias CAPT.WALLA, 09
  • AKUISISI BANK LOKAL OLEH BADAN HUKUM ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN (STUDI KASUS: AKUSISI BANK EKONOMI OLEH HSBC), 08
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI DAERAH KEGIATAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL,09
  • PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA KETENAGAAN LISTRIK : STUDI KASUS PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) OLEH PT. PLN (PERSERO), 09
  • PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT DENGAN PENERBITAN PROSPEKTUR PT. ADARO ENERGY TBK, 09
  • ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS: KOSPON JASA), 09
  • KESALAHAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS JAGUNG DI KEDIRI (STUDI TERHADAP PENERAPAN UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN UU NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DALAM PUTUSAN PN KEDIRI NOMOR 515/PID.B/2005/PN.KDI), 09
  • TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ATAS PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING OLEH PENGADILAN NIAGA INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MARI NO 033K/N/2006 jo. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.16/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT PST DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 03/PAILIT PN.NIAGA.JKT.PST.),08
  • UPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS PADA PAILIT PT. SINDOLL PRATAMA DI MAHKAMAH KONSTITUSI, 09
  • ANALISIS PERJANJIAN KERJA JANGKA WAKTU TERTENTU TERHADAP KARYAWAN PADA PT GAPURA ANGKASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, 09
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT, 08
  • MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN OLEH EMITEN YANG BERGERAK SEBAGAI PERUSAHAAN EFEK (ANALISIS KASUS PT. UNITED CAPITAL INDONESIA, Tbk), 09
  • TINJAUAN PERSAINGAN USAHA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA INDUSTRI HILIR (STUDI KASUS PENUNJUKKAN LANGSUNG DAN LELANG PENYEDIAAN BBM BERSUBSIDI), 08
  • PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DI DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL DI AFRIKA, 08
  • DUGAAN PRAKTEK KARTEL YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA TELEPON SELULER DALAM PENETAPAN TARIF SMS (sHORT MESSAGE SERVICE) DITINJAU DARI HUKUM PERSAIAN USAHA,08
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN SIRKIT SEWA (STUDI KASUS PERJANJIAN LEASED LINE ACCES SERVICE),09
  • ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TERBUKTI MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN TENDE, 09
  • TINJAUAN YUTIDIS JOINT VENTURE AGREEMENT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, 09
  • SUNSET POLIVY PASAL 37A AYAT (2) UU NO.28 TAHUN 2007 SEBAGAI SALAH SATU UPAYA EKSTENSIFIKASI PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA (STUDI KASUS : KPP PRATAMA PASAR MINGGU), 09
  • ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN SYSTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK OLEH PT.PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  • ANALISA YURIDIS PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM TINDAK PIDANA YANG TERCAKUP DALAM BEBERAPA KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN (STUDI KASUS: TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS NAMA YBB),08
  • UNIT USAHA STRATEGIS – STRATEGIC BUSINESS UNIT (“SBU”) SEBAGAI ALRTERNATIF SUMBER PENDANAAN DI PERGURUAN TINGGI BHMN, 09
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI UUPT No. 40/2007 TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERSEROAN TERBATAS DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN, 09
  • LEGALISASI PERDAGANGAN HEWAN TERANCAM PUNAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL, 08
  • PARTICIPATING INTEREST DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH (KEIKUTSERTAAN BUMD DALAM PARTICIPATING INTERST BLOK CEPU), 09
  • HAK ASUH ANAK YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, NOMOR 878/Pdt.G/2005/PAJS DAN NOMOR 904 DAN NOMOR 904/Pdt.G/2007/PAJS),09
  • INFORMED CONSENT DOKTER SPESIALIS NEFROLOGI DENGAN PASIEN GAGAL GINJAL (Studi Kasus Instalasi Hemodialisis R.S. Pantai Indah Kapuk), 09
  • TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA: STUDI KASUS PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK), 08
  • ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA JASA TRANSPORTASI KERETA API DI WILAYAH JABODETABEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
  • ANALISA HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG LEWAT LAUT (STUDI KASUS PERJANJIAN BONGKAR MUAT), 09
  • KARTU KREDIT SEBAGAI BAGIAN DARI KREDIT TANPA AGUNAN (DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIA), 09
  • ANALISIS PERBANDINGAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEW ZEALAND, 09
  • ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI, 09
  • IMPLIKASI POTENSI PELAKSANAAN KOREKSI FISKAL ATAS PRAKTEK TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) : ANALISIS HUKUM P3B ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT, 09
  • BENTUK PENGATURAN DAN PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT PERSETUJUAN TRIPs DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL ASING DI PENGADILAN INDONESIA, 09
  • ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS ATAS DUGAAN PENGGELAPAN REKENING EFEK NASABAH,09
  • ANALISIS PENGAMBILALIHAN PT INDOSAT TBK DARI ASIA MOBILE HOLDINGS PTE LTD KE QATAR TELECOM Q.S.C. DITINJAU DARI PERATURAN BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN PASAR MODAL, 09
  • PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI TERHADAP SEBUAH OBYEK BARANG YANG DIIKAT OLEH EQUIPMENT LEASE AGREEMENT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2831 K/PDT/1996), 09
  • PERTIMBANGAN HAKIM YANG BIAS RASIAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS NARKOTIKA DENGAN TERPINA WARGA NEGARA ASING – PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 2152/PID.B/2003/PNJKT.PST), 09
  • KEWENANGAN CATATANJ SIPIL MENCATATKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MENURUT PASAL 35 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, 09
  • ANALISIS TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA SISTEM BUDIDAYA TANAMAN (STUDI KASUS: LAPORAN PT. BISI ATAS TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PETANI JAGUNG DI KEDIRI, JAWA TIMUR), 09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *