Analisis Kualitas Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Dirjen Administrasi Hukum Umum

Analisis Kualitas Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Dirjen Administrasi Hukum Umum

Latar belakang pemilihan judul tesis ini didasarkan pada masalah pelayanan di sektor pemerintahan yang tidak kalah pentingnya mengingat peranannya menjadi lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan melibatkan seluruh aparat pegawai negeri sipil makin terasa dengan semakin meningkatnya kesadaran bernegara dan bermasyarakat, sehingga secara gradual layanan telah meningkat kedudukannya di mata masyarakat menjadi suatu hak, yakni hak atas pelayanan.

Landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) melalui lima dimensi kualitas pelayanan yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance. Gambaran kesenjangan secara menyeluruh dan puncak penilaian terhadap seluruh kesenjangan/gap antara harapan dan persepsi dari kualitas pelayanan tergambar pada kesenjangan ke-5.

 

Sebagai salah satu strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan, Peters dan Waterman (1984) menjabarkan unsur-unsur yang saling berhubungan yang menjadi dasar pemandu komprehensif, yang dikenal dengan Seven S (7’S ) yaitu: Strategy, structure, system, staff, style and shared values. Model 7’S merupakan alat bantu untuk menganalisa permasalahan internal dan eksternal dalam tubuh organisasi sehingga dapat diterapkan strategi untuk dikembangkan dan diimplementasikan.

Jenis metode pendekatan adalah metode deskriptif analitis. Metode analistis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Berlokasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas yaitu :Pejabat (eselon II, eselon III dan eselon IV) pada jajaran Direktorat Perdata; Pejabat notaris, staf notaris dan masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan sebanyak 100 responden dijabarkan dalam 20 pertanyaan indikator.

Dari hasil analisis pengolahan data sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

  1. Pemberian pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang ada di subdit badan hukum, Direktorat Perdata – DITJEN AHU belum menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang diharapkan. Hal ini berdasarkan dari persepsi dan harapan masyarakat yang menunjukkan hasil nilai kesenjangan atau gap dengan nilai skor negatif dari keseluruhan dimensi baik dimensi Tangible, reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Dimana dimensi responsiveness menjadi titik krusial dan perlu penanganan secara serius tanpa mengesampingkan dimensi-dimensi lainnya.
  2. Maka kondisi sistem, struktur dan staf dalam konteks kualitas pelayanan pengesahan badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum belum maksimal. Terkait dengan penanganan dimensi responsiveness upaya meningkatkan kemampuan ,pengetahuan dan perilaku aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan dengan selalu berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan publik.

Dari hasil penelitian yang didapat, maka dapat diusulkan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas :

  1. Untuk meningkatkan sumber daya manusia baik dari segi pengetahuan maupun keahlian, melalui pendidikan teknis mengenai aplikasi SISMINBAKUM, dan pelatihan teknis mengenai substansi peraturan perundang-undangan di bidang perseroan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan lebih optimal.
  2.  Seyogyanya disediakan kotak saran sebagai bentuk proaktif penyedia layanan karena melalui kritik dan saran dapat diketahui apa saja yang menjadi keluhan, tanggapan dan keinginan pengguna layanan.
  3. Penerapan standarisasi pelayanan agar tercipta image positif masyarakat sekaligus sebagai alat ukur kinerja pelayanan melalui penyusunan dokumentasi resmi yang berisi rincian teknis sistem pelayanan berdasarkan batasan mutu dan standar pelayanan yang memuat hal-hal sebagai berikut: Visi dan misi pelayanan, jenis pelayanan yang ditawarkan (utama, pendukung, tambahan), spesifikasi masyarakat yang dilayani, prosedur pelayanan (alur kegiatan) dan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan.

 

Tesis MM kode SO 10

Contoh proposal tesis terupdate tersedia Tesis Magister Manajemen dalam banyak pilihan judul yang bisa anda gunakan sebagai referensi atau panduan dalam penyusunan tesis anda. Contoh proposal tesis yang banyak dibutuhkan coba kami sediakan untuk anda melalui website ini, silahkan anda pilih judul yang sesuai dengan yang anda cari dan segera hubungi kami untuk pemesanannya. Continue reading →