Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam Proses Peradilan Melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Lembaga Mediasi

Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam Proses Peradilan Melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Lembaga Mediasi

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) yang berperkara. Pemberdayaan lembaga damai telah diatur pula dalam SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBG). Yang terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003, dimana Mahkamah Agung memerintahkan agar semua Hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian.

Namun demikian, dengan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat dan melemahnya pengaruh lembaga-lembaga tradisional, anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak lain sering mencari keadilan ke lembaga peradilan resmi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dengan judul Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam Proses Peradilan Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (studi kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif kualitatif yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin dengan mendiskripsikan pelaksanaan pelembagaan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Konsep hukum yang digunakan adalah konsep hukum ke- 5 yakni hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Sumber datanya berupa data primer diperoleh dari keterangan dan penjelasan yang diberikan para responden / nara sumber dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009

Menurut Triyono prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) meliputi antara lain :

1. Akuntabilitas (accountability) yang artinya sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
2. Keterbukaan dan Transparasi (opennes and transparancy) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya.
3. Ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten.
4. Partisipasi dalam masyarakat dalam berbagi kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di harapkan menjadi suatu penilaian keberhasilan atau kegagalan atas setiap kegiatannya yang telah dilaksanakan serta membantu di dalam mempertimbangkan penentuan rencana-rencana strategis yang akan datang . Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian ini : “Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2007- 2009”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja DPU Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009, terdiri dari penetapan indikator kinerja pengukuran kinerja, evaluasi kinerja berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer untuk menentukan bobot indikator pengukuran kinerja, Data sekunder berupa data satu waktu perhitungan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2007-2009 digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan, kinerja program dan kinerja kebijaksanaan. Untuk menganalisis data digunakan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan, maka rata-rata Capaian Indikator Kinerja (CIK) kegiatan terendah tahun 2007 sebesar 91 persen, tahun 2008 sebesar 97 persen dan tahun 2009 sebesar 96.67 persen. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja (CIK) tertinggi tahun 2007 sebesar 99.66 persen, tahun 2008 sebesar 99.33 persen dan tahun 2009 sebesar 99.33 persen. Rata-rata capaian indikator secara umum sangat berhasil dengan kriteria yang ditetapkan LAN.

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009 dengan menggunakan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan LAN di nilai sangat berhasil. Dari hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja (CIK) Kegiatan tahun 2007 jumlah rata-rata Capaian Indikator Kinerja (CIK) Kegiatan di dapat : input = 94%, output =100% dan outcome = 100%. Jumlah rata- rata Capaian Indikator Kinerja (CIK) Kegiatan tahun 2008 di dapat : input = 97%, output =100% dan outcome = 100%. Jumlah rata-rata Capaian Indikator Kinerja (CIK) Kegiatan tahun 2009 di dapat : input = 95%, output =100% dan outcome = 100%.
  2. Berdasarkan Rata-rata Capaian Indikator Kinerja (CIK) kegiatan tertinggi tahun 2007 sebesar 99.66%, tahun 2008 sebesar 99.33%, tahun 2009 sebesar 99.33%, berarti rata-rata keseluruhan indikator yang digunakan dalam kegiatan ini dapat tercapai.
  3. Berdasarkan Rata-rata Capaian Indikator Kinerja (CIK) kegiatan terendah tahun 2007 sebesar 91%, tahun 2008 sebesar 97%, tahun 2009 sebesar 96.67%, berarti rata-rata keseluruhan indikator yang digunakan dalam kegiatan ini dapat tercapai.
  4. Berdasarkan Hasil Evaluasi Kegiatan tahun 2007-2009 menunjukkan bahwa 21 kegiatan yang dilaksanakan pada 4 (empat) bidang yaitu bidang cipta karya, bina marga, sumber daya air dan kebersihan pertamanan kesemuanya mendapatkan nilai diatas 85%, berarti pelaksanaan kinerja kegiatan tersebut dinilai sangat berhasil.
  5. Berdasarkan Hasil Evaluasi Program tahun 2007-2009 menunjukkan ke 4 (empat) program yang dilaksanakan pada 4 (empat) bidang yaitu bidang cipta karya, bina marga, sumber daya air dan kebersihan pertamanan kesemuanya mendapatkan nilai diatas 85%, berarti pelaksanaan kinerja program tersebut dinilai sangat berhasil.
  6. Berdasarkan Hasil Evaluasi Kebijaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten yaitu Nilai Capaian Kebijaksanaan tahun 2007 sebesar 98.26 persen, Nilai Capaian Kebijaksanaan tahun 2008 sebesar 99.23 persen dan Nilai Capaian Kebijaksanaan tahun 2009 sebesar 98.84 persen. Jumlah rata-rata Nilai Capaian Kebijaksanaan tahun 2007-2009 sebesar 98.78 persen, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum dinilai sangat berhasil.