Komunikasi Politik CaLeg Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota

Komunikasi Politik CaLeg Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota

Contoh Tesis~ Komunikasi Politik Calon Legislatif Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota 

Komunikasi LesgilatifLatar Belakang Masalah

Sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin keterwakilan yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah.

Keberhasilan di Tahun 2004 merupakan perjuangan keras dari seluruh aspek bangsa ini, tak ketinggalan yaitu aturan yang mengawal pelaksanaan pemilu kala itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditahun kedua ini, yaitu Tahun 2009, agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu landasan hukum penyelenggaraan  pemilihan umum di Tahun 2004 yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2003  tentang  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu untuk diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif dan sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan pertimbangan tersebutlah, maka di Tahun 2008 diterbitkan undang-undang paket politik dimana salah satu undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Tahun 2009. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi landasan hukum baru bagi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

  1. Bagaimana strategi kampanye Calon Legislatif dari partai beridiologi nasionalis atau Pancasila (PDI-P) dan agama atau Islam (PKS) di Kota Blitar periode kampanye Bulan Maret pada  Pemilihan Umum Tahun 2009?
  2. Bagaimana dampak Ideologi Nasionalis dan Islam terhadap strategi kampanye caleg dari partai berideologi nasionalis dan Islam dalam pemilihan calon legislatif Tahun 2009 ?

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini  mengarahkan kajiannya untuk memahami dan mendeskripsikan secara rinci mengenai :

  1. Strategi kampanye Calon Legislatif dari partai beridiologi nasionalis atau Pancasila (PDI-P) dan agama atau Islam (PKS) di Kota Blitar periode kampanye Bulan Maret pada  Pemilihan Umum Tahun 2009
  2. Dampak ideologi nasionalis dan islam terhadap strategi kampanye caleg dari partai berideologi nasionalis dan Islam dalam pemilihan calon legislatif Tahun 2009

Kesimpulan

Strategi  kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai berideologi agama maupun nasionalis pada umumnya sama bentuknya yaitu melalui sales promotion, direct marketing, poster dan kampanye organisasi.  Kesamaan strategi kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum dari partai berideologi nasionalis maupun agama akan memberikan pengaruh terhadap konstituen dan perolehan suara peserta pemilihan umum tersebut. Wilayah calon legislatif yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda sehingga memiliki karakteristik konstituen yang berbeda pula tetapi jika dalam melaksanakan kampanye atau pemasaran dengan model yang sama maka akan tidak tepat sasaran sehingga perolehan suaranyapun akan berubah. Untuk itu maka diperlukan kelihaian dari peserta pemilihan umum beserta tim kampanyenya dalam mengemas strategi kampanye yang mereka usung sehingga dapat menampilkan sebuah penampilan kampanye yang berkualitas dan mampu menarik perhatian konstituen.

Incoming search terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *