Hukum Kontrak Dalam Pembiayaan Murabahah

Hukum Kontrak Dalam Pembiayaan Murabahah

Contoh Tesis~ Implementasi Hukum Kontrak Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)  Cabang Surakarta 

Hukum Kontrak

Latar Belakang Masalah

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengandung di dalamnya aktivitas perbankan syariah, penerapan syariah Islam dalam tata hukum positif di Indonesia sebenarnya telah  memperoleh tempat yang signifikan. Hal ini tercermin pada 2 hal yaitu : (a) Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Pengertian ibadah menurut pandangan Islam tidak hanya mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Ibadah Mahdhoh), tetapi juga mencakup hubungan antara sesama manusia (muamalah) termasuk aktifitas ekonomi. (b) KUH Perdata pasal 1338 menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif juga dapat diwujudkan dalam kegiatan perbankan syariah.  Sebagaimana umumnya setiap transaksi antara bank syariah dengan nasabah terutama yang terbentuk pemberian fasilitas pembiayaan, selalu dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian. Dengan kata lain jika bank syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu : (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Mengenai suatu hal tertentu, dan (4) Mengenai suatu sebab yang tidak dilarang; dan pasal 1338 KUH Perdata, tiap isi, materi, atau substansinya didasarkan atas ketentuan syariah maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, baik dilihat dari sisi hukum positif maupun dari sisi syariah.

Perumusan Masalah

  1. Apakah pelaksanaan hukum kontrak dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana dalam hukum ekonomi syari’ah secara komprehensif ?
  2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur bila debitur wanprestasi ?

Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum kontrak dalam pembiayaan murabahah pada BMI Cabang Surakarta apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara komprehensif .
  2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pihak kreditur apabila debitur melakukan pengingkaran terhadap kontrak (wanprestasi).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan di dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan hukum kontrak dalam pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta, secara umum telah melaksanakan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan–peraturan lainnya seperti : fatwa-fatwa Dewan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
  2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kreditur Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta, apabila debitur wanprestasi, pihak debitur melakukan tindakan persuasif dengan cara pembinaan kepada debitur dan hasilnya dapat menyelesaikan permasalahan secara damai, sehingga tidak terjadi sengketa di Pengadilan.

 

 

Incoming search terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *